Jelaskan bahwa pancasila merupakan nilai-nilai yang digali tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa

Jelaskan bahwa pancasila merupakan nilai-nilai yang digali tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa

Masyarakat yang tergabung dalam Silent Majority Forum melakukan aksi damai dengan cara menyalakan lilin di Silang Monas, Jakarta, Kamis (1/6/2017) malam.

Jakarta
– Momentum hari kelahiran Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti penting dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dasar negara digali dari nilai-nilai kehidupan masyarakat nusantara dan telah menjadi budaya bermasyarakat secara turun menurun.

Dari sejarah perjalanan bangsa, sembilan anggota BPUPKI (PPKI) yang bertugas melakukan sinkronisasi atas usulan para Bapak Bangsa pada 22 Juni 1945 pun menghasilkan draft Pancasila dalam rumusan Piagam Jakarta. Draft tersebut merupakan capaian kesepakatan atas dinamika yang terjadi antara membentuk dasar negara Islam atau negara kebangsaan.

Rumusan Pancasila Piagam Jakarta persis seperti 5 butir yang kita kenal hari ini, namun untuk Sila Pertama ditambah 7 suku kata menjadi : Ketuhananan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Sebelum diundangkannya UUD 1945, perwakilan nonMuslim menyoal Pancasila versi Jakarta Charter dengan alasan keberagaman agama yang ada di basis wilayah Indonesia.

Para tokoh Islam kemudian mendengar keberatan itu dan dengan suka rela menghapus tujuh suku kata sehingga rumusan sila pertama sejak diundangkannya UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 menjadi seperti hari ini: Ketuhananan Yang Maha Esa.

Beberapa bulan pasca Proklamasi Kemerdekaan 1945, Wakil Presiden pun mengeluarkan Maklumat No. X Th. 1945, yang berisi tentang pembentukan partai-partai politik.

Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 memandang, momentum bersejarah tersebut sangat penting artinya dalam perjalanan Republik Indonesia. Alasannya, konsensus dasar negara Pancasila merupakan keberhasilan awal dalam upaya memadukan kebangsaan dan keislaman. Selain itu, Maklumat No. X merupakan peneguhan negara atas kebinekaan bangsa Indonesia.

“Momentum tersebut menandai kemajuan Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat, dan besar dalam menghadapi tantangan regional, dan global. Persoalannya, Pancasila sebagai konsensus nasional masih mendapat ujian sejarah,” kata Ketua Umum DPN Rumah Gerakan 98 Bernard Ali Mumbang Haloho, Sabtu (3/6) di Jakarta.

Menurut Bernard, di masa Orde Baru Pancasila ditafsirkan untuk menghalalkan sistem otoriter dan totalitarisme. Pada masa itu tanpa ruang kritik dan Pancasila menjadi sebatas pajangan.

Penataran-penataran untuk pengamalan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa memang dijalankan. Faktanya korupsi merajalela, kebebasan berpikir dan berbicara dibungkam.

“Gerakan Reformasi 1998 telah berhasil mendesak MPR RI dalam Sidang Istimewa 13 November 1998, untuk melahirkan Tap MPR RI No. XI / MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Kemudian pada 1999, DPR-RI dan Pemerintah menindaklanjuti dengan menyusun UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,” tambah Sekjen DPN Rumah Gerakan 98 Sayed Junaidi Rizaldi.

Saat ini, DPN Rumah Gerakan 98 mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang memilih tidak berbisnis. Ketiadaan conflict of interest Presiden Joko Widodo, dan anak-anaknya telah membuat kebijakan-kebijakannya menjadi lebih jernih.

“Presiden telah memberikan contoh yang baik bagaimana hidup ber-Pancasila, menghindarkan diri dari perilaku korupsi serta moral hazart,” ucap Sayed.

Sikap hidup Presiden Joko Widodo benar-benar mencerminkan pemimpin yang rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sikap hidup Presiden Joko Widodo merupakan wujud perilaku merawat kebangsaan untuk menjaga eksistensi negara.

DPN Rumah Gerakan 98 menyebut, dengan memiliki pemimpin seperti Presiden Joko Widodo, Indonesia telah memiliki pemimpin nasional yang memenuhi syarat untuk dicontoh rakyatnya. Sampai di sini, internalisasi Pancasila layak dilakukan dengan cara pemerintah membuat pedoman pelaksanaan untuk pengamalannya kepada seluruh elemen bangsa.

Panca Dharma (pedoman untuk mengamalkan 5 sila Pancasila) mendesak diterbitkan. Tujuannya, jelas, agar Pancasila sebagai filosofi bangsa dan sumber dari segala sumber hukum dirasakan kehadiran dan manfaatnya untuk bangsa Indonesia.

“DPN Rumah Gerakan 98 menyampaikan usulan ini, lantaran bangsa Indonesia beberapa bulan lalu, khususnya saat menghadapi Pilkada DKI Jakarta, benar-benar menghadapi tantangan kebangsaan yang besar,” tegasnya.

Melalui momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila, DPN Rumah Gerakan 98 mengajak seluruh elemen bangsa merajut kembali silaturahmi yang terputus, maupun relasi yang terluka akibat konflik beberapa waktu lalu.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: Suara Pembaruan

MUCHAMAD TAUFIQ, S.H., M.H. Mahasiswa Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember mengatakan ” Nilai-nilai Pancasila adalah pengkristalan dari budaya luhur bangsa Indonesia sehingga memiliki makna yg religius dan unik. Nilai-nilai ini paripurna, komplit dan kompleks bagi bangsa Indonesia yang jika diterapkan akan mampu mengantar menjadi “manusia yang waras ditengah zaman yang tidak waras”. Nilai-nilai Pancasila saya yakini mampu menjadikan “a better world.”

Pancasila sebagai Dasar Negara adalah “moral code” dalam hidup berbangsa dan bernegara sehingga Pancasila harus diartikan sebagai pedoman dalam mengurus segala hal terutama di pemerintahan, politik dan kemasyarakatan.

“Sudah waktunya kita tidak hanya bangga beratribut, justru jauh lebih penting adalah mengamalkannya  dalam kehidupan sehari-hari, dimana dan kapan saja. Pancasila harus ada di jiwa dan disetiap tarikan nafas kita,”tuturnya.

“Kepada pemerintah saya berharap untuk mewujudkan secara konkret melalui kebijaksanaan yang riil dalam mengimplementasikan Pancasila, kembalikan eksistensi Pancasila dalam kurikulum secara lebih tegas, maknai Pancasila secara utuh, secara hierarkhis dan sebagai kesatuan nilai yang tidak dapat saling dipisahkan pemaknaan dan implementasinya,”ungkapnya.

“Kepada generasi muda, sebenarnya kalian cukup jauh berpaling dari nilai-nilai Pancasila secara utuh, entah karena ketidaktahuan, atau karena lingkungan yang sudah sulit menemukann sosok Pancasilais sebagai panutan. Semoga melalui Hari  Pancasila menjadikan generasi mendatang lebih sadar bahwa Nilai Pancasila adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia,”ucap Taufik penuh semangat. (hr)

60 luhur Pancasila dalam kehidupan sehari – hari maka tata kehidupan yang harmonis diantara masyarakat Indonesia dapat terwujud. Untuk dapat mewujudkan semua itu maka masyarakat Indonesia tidak bisa hidup sendiri, mereka harus tetap mengadakan hubungan dengan masyarakat lain. Dengan begitu masing – masing pandangan hidup dapat beradaptasi artinya pandangan hidup perorangan / individu dapat beradaptasi dengan pandangan hidup kelompok karena pada dasarnya Pancasila mengakui adanya kehidupan individu maupun kehidupan kelompok. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sebenarnya merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Pancasila digali dari budaya bangsa sendiri yang sudah ada, tumbuh, dan berkembang berabad-abad lamanya. Oleh karna itu, Pancasila adalah khas milik bangsa Indonesia sejak keberadaannya sebagai sebuah bangsa. Pancasila merangkum nilai-nilai yang sama yang terkandung dalam adat-istiadat, kebudayaan, dan agama- agama yang ada di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup mencerminkan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga berperan sebagai pedoman dan penuntun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, ia menjadi sebuah ukuran/kriteria umum yang diterima dan berlaku untuk semua pihak secara sederhana, ideologi dipahami sebagai gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang tersusun secara sistematis yang diyakini kebenarannya oleh suatu masyarakat dan diwujudkan di dalam kehidupan nyata. Nilai-nilai yang tercermin di dalam pandangan hidup ditempatkan secara sistematis kedalam seluruh aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan didalam upaya mewujudkan cita-citanya. Jadi, dengan kata lain ideologi berisi pandangan hidup suatu bangsa yang menyentuh segala segi kehidupan bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat membutuhkan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman


Page 2

56 3) Obyeknya rumit (complicated), artinya baik alat bukti maupun barang bukti” sulit diperoleh, mungkin dikarenakan tenggang waktu kejadiannya dengan diketahuinya kejahatan tersebut berselang cukup lama, seperti dalam kasus korupsi, sehingga untuk mendapatkan saksi, dokumen-dokumen dan menarik kembali uang hasil kejahatan tersebut menjadi sulit karena telah disembunyikan. 4) Sulitnya melacak para pelaku tindak pidana yang melarikan diri pada saat putusan pengadilan belum berkekuatan hukum tetap. Meskipun telah dilakukan pencekalan dengan segala daya dan upaya terpidana tersebut dapat melarikan diri ke luar negeri, menggunakan jalur-jalur tradisional atau memalsukan dokumen- dokumen perjalanan, sehingga tidak terdeteksi oleh petugas Imigrasi. Problematika penegakan hukum tersebut masih kerap terjadi pula pada kasus – kasus pelanggaran impor beras, padahal undang – undang maupun peraturan perundang – undangan lainnya untuk mengatur regulasi dan ketentuan hukum pelaksanaan impor beras sudah dibuatkan. Seperti Undang — undangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan yang salah satunya mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran Pangan ke dalam dan dari Indonesia atau dengan kata lain ekpor / impor Pangan, maka dengan undang – undang ini para pengusaha dibidang pangan tidak akan “main-main” masalah ekpor / impor pangan yang katakanlah semata-mata untuk menguntungkan mereka sendiri tanpa mempedulikan kedaulatan bangsa. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M- DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan ekspor Beras yang telah beberapa kali dirubah, terakhir Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 06/M-DAG/PER/2/2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/M- DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan Impor dan ekspor Beras, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan


Page 3

Page 4 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 4

58 pemahaman para menegak hukum serta ketidak berfungsinya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidupbangsa Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang ada maka kondisi yang diharapkan antara lain; Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran impor beras dapat berperan dalam membantu optimalisasi penguatan stok beras dalam negeri, sehingga seluruh proses impor beras dapat berjalan pada koridor yang sebenarnya tanpa adanya penyimpangan pendistribusian beras itu sendiri maupun penyelewengan pajak / bea masuk yang seharusnya mengalir kepada negara. Dengan demikian tentunya kondisi ini akan mewujudkan ketahanan pangan yang dapat mendukung dalam pengelolaan cadangan pangan nasional, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. Dengan mengoptimalkan nilai-nilai Pancasila dalam meregulasi setiap kebijakan, peraturan dan perundang – undangan yang mengatur masalah penegakkan hukum terhadap pelanggaran impor beras, sehingga proses impor beras sesuai dengan tujuan nasional guna stabilitas pangan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan. Disini perlu adanya tindakan cepat dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif untuk melakukan kajian terhadap regulasi yang sudah dibuat guna mengetahui pasal – pasal mana saja yang masih ada celah hukum maupaun multitafsir sehingga berakibat pelanggaran impor beras tetap terjadi dan aparat penegak hukum menjadi gamang dalam penanganannya, serta apabila diperlukan untuk segera mengeluarkan kembali aturan / produk hukum baru yang lebih jelas dalam teknis impor beras maupun sanksi hukum dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran dengan mengoptimalkan implementasi nilai – nilai Pancasila didalamnya. Sehingga celah – celah pelanggaran impor beras dapat dieliminir dan kalaupun masih muncul dapat diambil langkah penegakan hukum secara profesional dan proporsional sehingga ketahanan pangan nasional dapat terjaga serta upaya kemandirian bangsa dapat terwujud. Dari aspek peningkatan kesadaran dan pemahaman para penegak hukum tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam

1   2   3   4   5   6   7   8   9


Page 4

57 pengadaan gabah / beras dan penyaluran beras oleh pemerintah, serta peraturan – peraturan lainnya. Mencermati problematika penegakan hukum dan undang – undang serta peraturan perundang – undangan lainnya terkait penyelenggaraan impor beras, tentu dalam pelaksanaannya perlu adanya upaya optimalisasi dan peningkatan implementassi nilai – nilai Pancasila yang menjiwai setiap kebijakan, peraturan pemerintah dan perundang – undangan yang mengatur penegak hukum, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman para penegak hukum terhadap nilai – nilai Pancasila dan memfungsikan kembali nilai – nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bagi orang/ bangsa Indonesia. Keberhasilan mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap impor beras dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional pada hakekatnya merupakan persoalan stategis dalam mewujudkan kondisi kehidupan nasional menuju kemandirian bangsa. Upaya mencerdaskan bangsa pada hakekatnya adalah membangun kesadaran dan kesiagaan bangsa untuk melihat dengan cermat masalah- masalah yang dihadapi secara nasional, baik dalam bentuk kerawanan atau dalam bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, serta mampu menemukan peluang yang terbuka sehingga dapat mengambil sikap dan keputusan yang benar dan komprehensif bagi upaya peningkatan ketahanan pangan dalam rangka kemandirian bangsa. 21. Im plem entasi Nilai-nilai Pancasila dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Impor Beras yang diharapkan Telah diuraikan sebelumnya tentang pokok permasalahan dan beberapa poko-pokok persoalan sebagai permasalahan yang dipilih dalam penulisan Taskap ini. Pada prinsipnya tidak hanya masalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam meregulasi kebijakan, peraturan dan perundang- undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras, akan tetapi juga menyangkut masalah kesadaran dan


Page 5

59 penegakkan hukum sehingga hukum tidak diperjual belikan demi keuntungan individu semata melainkan untuk kepentingan rakyat dan bangsa menciptakan rasa keadilan demi terciptanya tatanan kehidupan bangsa yang lebih baik. Kebenaran dan ketangguhan Pancasila tidak perlu diragukan lagi, namun perlu optimalisasi pemahaman oleh penegak hukum secara mendalam terhadap konsep, prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya, disertai dengan kesadaran, sikap, kemauan dan kemampuan untuk mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila serta mengantisipasi perkembangan jaman, Pancasila akan memudar dan tidak dapat bertahan. Disnilah Pancasila sebagai moral bangsa dengan nilai – nilai luhur yang dimilikinya sangat dibutuhkan untuk dipahami dan disadari oleh para penegak hukum dalam penegakan hukum, sehingga dengan kesadaran dan pemahaman implementasi nilai – nilai Pancasila para penegak hukum akan lebih bertindak sesuai hati nurani bangsa dan bertanggung jawab langsung terhadap Tuhan dalam kehidupan akhirat. Kondisi ini akan mendorong pula pada peningkatgn penegakkan hukum terhadap pelanggaran impor beras yang secara pararel dapat berdampak pada peningkatan ketahanan pangan nasional dalam kemandirian bangsa. Dari aspek memfungsikan kembali nilai – nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, untuk tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan yang dihadapinya sehingga dapat memecahkannya secara tepat. Tanpa mampu memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang – ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia atau petunjuk hidup. Walaupun ada banyak istilah mengenai pengertian pandangan hidup tetapi pada dasarnya memiliki makna yang sama. Lebih lanjut Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari – hari masyarakat Indonesia baik dari segi sikap maupun prilaku haruslah selalu dijiwai oleh nilai – nilai luhur Pancasila. Hal ini sangat penting karena dengan menerapkan nilai – nilai


Page 6

Page 7 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 7

61 bagaimana mereka memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada pandangan hidup sebagai ideologi, sebuah bangsa akan membangun diri dan negerinya. Sehingga sudah sepantasnya sekarang ini untuk memfungsikan kembali nilai – nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dengan demikian dapat diimplementasi dalam penegak hukum terhadap pelanggaran impor beras sehingga ketahanan pangan nasional dapat ditingkatkan dan kemandirian bangsa segera tercapai. 22. Kontribusi Implementasi Nilai – nilai Pancasila dalam Penegakkan Hukum Pelanggaran Impor Beras terhadap Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional dan Kontribusi Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional terhadap Kemandirian Bangsa Untuk bisa mengerti bagaimana meningkatkan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam penegakkan hukum terhadap pelanggaran impor beras guna meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa, dapat dijelaskan sebagai b e riku t: a. Kontribusi implementasi nilai – nilai Pancasila dalam penegakkan hukum pelanggaran impor beras terhadap peningkatan ketahanan pangan nasional Implementasi nilai – nilai Pancasila telah disepakati sangat penting dalam menjiwai setiap sendi kehidupan bangsa Indonesia termasuk dalam proses penegakan hukum yang mutlak dibutuhkan oleh bangsa ini, karena tegaknya proses hukum akan berimbas luas dalam menunjang perkembangan pembangunan bangsa. Penegakan hukum terhadap pelanggar impor beras merupakan salah satu wujud pembangunan bangsa dalam rangka menjaga stabilitas persedian beras dalam negeri guna menjaga ketahanan pangan nasional sehingga dapat mencapai kemandirian bangsa. Maka kontribusi implementasi nilai – nilai Pancasila dalam penegakkan hukum

2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Page 7

Page 8 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 8

62 semakin meningkat berdampak pada peningkatan ketahanan pangan nasional, sebagai contoh: 1) Dengan adanya upaya penyempurnaan regulasi berupa kebijakan, peraturan dan perundangan – undangan yang mengatur impor beras, baik itu berupa revisi / perubahan maupun mengeluarkan regulasi baru yang disesuaikan dengan perkembangan pelanggaran impor beras yang masih terjadi, serta lebih mengimplemetasikan nilai – nilai Pancasila di dalamnya. Pengimplementasian nilai – nilai Pancasila ini secara moral akan berdampak terhadap para pemimpin bangsa untuk tidak akan “main – main” dalam menjalankan peran dan fungsinya demi kepentingan bangsa, dan negara. Maka kondisi ini tentunya akan berdampak pada terkontrolnya persediaan beras di dalam negeri dan terjaganya stok beras nasional sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan nasional. 2) ‘ Dengan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman para penegak hukum tentang implementasi nilai- nilai Pancasila dalam penegakkan hukum tentunya hukum tidak akan diperjual belikan untuk kepentingan sesaat bagi keuntungan segelintir orang (pengusaha, penguasa dan penegak hukum itu sendiri) tetapi kepentingan bangsa yang harus dijunjung demi terciptanya tatanan hidup masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini akan sangat berpengaruh pada upaya peningkatan pangan nasional karena setiap tindak kejahatan yang dapat menganggu stabilitas pangan nasional dapat ditindak secara tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku oleh aparatur penegak hukum yang bersih dan jujur sebagaimana nilai luhur Pancasila. 3) Dengan memfungsikan kembali nilai – nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sehingga dalam kehidupan sehari – hari memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi,

3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13


Page 8

63 sosial dan budaya yang timbul dalam gerak masyarakat yang makin maju. Dengan berpedoman pada Pancasila sebagai pandangan hidup seluruh elemen bangsa akan membangun diri dan negerinya. b. Kontribusi peningkatan ketahanan pangan nasional terhadap kemandirian bangsa Seperti dikemukaan diatas bahwa kemandirian bangsa tidaklah berarti bahwa segala upaya pembangunan yang telah diprogramkan dan dianggarkan tanpa bantuan dari negara lain, Kebutuhan pangan nasional tidaklah mungkin dipenuhi dari dalam negeri saja, tetapi impor pangan tetap dibutuhkan, namun dalam penyelenggaraan impor pangan (khususnya beras) harus didukung dengan adanya regulasi yang jelas terkait dengan kebijakan, peraturan-peraturan dan perundang-undangan dan adanya kesadaran para pemutus kebijakan dan penegak hukum serta masyarakat dalam memfungsikan kembali nilai-nilai Pancasila. Tetapi sesuatu yang prinsip bahwa kemandirian pangan haruslah diupayakan yaitu kemampuan negara memproduksi pangan dalam negeri untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memamfaatkan sebesar-besarnya potensi sumberdaya alam, manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat tanpa menggantungkan diri dari impor. Dalam konteks kebangsaan, bangsa yang mandiri itu artinya bangsa yang mampu berdiri diatas kekuatan sendiri dengan segala sumberdaya yang dimiliki, mampu memecahkan persoalan yang dihadapi dan mampu mengembangkan inovasi dan riset dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akhirnya memiliki keunggulan dan daya saing. Ketahanan pangan dalam kaitannya dengan kemandirian bangsa berbanding lurus, artinya semakin tinggi ketahanan pangan suatu bangsa maka semakin mandiri bangsa tersebut. Pemaknaan lainnya adalah untuk mewujudkan kemandirian bangsa, maka salah


Page 9

Page 10 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 10

64 satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah meningkatkan ketahanan pangan nasional. 23. Indikator Keberhasilan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari implementasi nilai – nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa, maka perlu ditentukan indikator – indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi implementasi tersebut. Indikator tersebut antara lain : a. Optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila terhadap regulasi kebijakan, peraturan dan perundangan undangan. Dengan melakukan revisi atau membentuk berbagai peraturan dan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan impor beras adalah menjadi indikator keberhasilan mencegah terjadinya pelanggaran impor beras. Dimana tidak ada lagi celah hukum yang diterobos oleh para pelaku usaha impor beras untuk memperkaya sendiri dan setiap praktek penyelewengan yang dapat ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku secara murni dan konsekuen. Sehingga regulasi impor beras dalam meningkatkan ketahanan pangan dan kemandirian bangsa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. b. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman para penegak hukum. Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras akan berhasil apabila para penegak hukum sadar akan tugas dan tanggung jawabnya serta para pelaku pelanggaran impor beras dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu dimana para penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya akan berpegang teguh pada kejujuran dan keadilan demi tegaknya kedaulatan bangsa dengan tidak memperjual belikan hukum

5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Page 10

Page 11 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 11

65 itu sendiri, sehingga supremasi hukum dapat dijunjung tinggi dengan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dapat menjadikan indikasi bahwa kesadaran dan pemahaman para penegak hukum tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penegakkan hukum meningkat. c. Meningkatnya pemahaman nilai – nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai arti sangat penting bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai nilai-nilai positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan kembali mempersatukan rakyat Indonesia yang berkarakter Pancasila untuk membangun diri dan negerinya tanpa ketergantungan bangsa lain (kemandirian bangsa). Kondisi ini menjadi indikator bahwa fungsi nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa meningkat.

6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16


Page 11

Page 12 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 12

7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Page 12

Page 13 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 13

8   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Page 13

Page 14 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 14

BAB VI KONSEPSI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN IMPOR BERAS YANG MAMPU MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN NASIONAL DAN KEMANDIRIAN BANGSA 24. Umum Pancasila pada hakekatnya merupakan representasi dari wajah bangsa Indonesia secara utuh, yang penuh dengan nuansa plural sehingga dapat digambarkan bahwa bagaimana kondisi bangsa yang multikultural. Oleh karena itu maka Pancasila seharusnya menjadi panduan idiologi agar multikultural tadi dapat diakomodif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tidaklah berlebihan bahwa pendiri bangsa ini dengan semangat dan memiliki pandangan yang cerdas dalam meruuskan Pancasila sebagai alat perekat atau pemersatu bangsa yang multikultural ini. Nilai-nilai luhur Pancasila dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan hal yang harus segera dilaksanakan sebelum terjadinya degradasi terhadap nilai-nilai Pancasila yang semakin mendalam. Bagaimana pun juga bahwa dunia pendidikan (formal dan informal) harus meninggalkan paradigma lama pendidikan (hanya mengejar pengetahuan dan ketrampilan) menuju paradigma baru pendidikan (adanya keseimbangan antara pengetahuan dan ketrampilan dengan ahlak serta moral) atau melalui ketauladanan para pemimpin nasional dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam memberikan pembelajaran serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bergulirnya waktu sampai saat ini dimana pemaknaan nilai- nilai Pancasila hanya sebagai wacana, kitapun semakin banyak yang lupa menjadikan Pancasila sebagai petunjuk dan arah perjalanan bangsa Indonesia. Apabila kita ketahui dan mengingat kembali bagaimana bangsa 66

9   10   11   12   13   14   15   16   17


Page 14

67 ini lahir, maka dengan semangat Pancasila kita dapat merebut kemerdekaan. Dengan demikan jelas bahwa nilai-nilai Pancasila merupakan kristalisasi dari budaya bangsa Indonesia yang diyakini mengandung kebenaran, ketepatan dan kemamfaatan. Oleh karena itu maka sangatlah tepat bagi bangsa Indonesia menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan motivasi segala sikap dan perilaku serta perbuatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tersurat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan berbagai upaya peningkatan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam rangka kemandirian bangsa, diperlukan suatu konsepsi untuk dapat mengaktualisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Upaya implementasi nilai – nilai Pancasila perlu terus dioptimalkan seiring dengan dinamisnya perkembangan lingkungan strategis, mengingat sudah mulai pudarnya nilai – nilai Pancasila yang diterapkan oleh para pelaku bisnis impor beras maupun penegak hukum dibidang ini sehingga pelangaran terhadap impor beras masih kerap terjadi. Namun demikian peluang untuk kembali mengimplementasikan nilai – nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras masih tetap terbuka, karena Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa terbukti masih sakti untuk terus bertahan walaupun diterpa berbagai gangguan seiring perkembangan jaman. Kesaktian nilai – nilai luhur Pancasila ini seyogyanya mampu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di bidang ketahanan pangan dan kemandirian bangsa. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan pengaruh perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat global, regional dan nasional serta peluang yang dapat dimanfaatkan dan memperhatikan kendala – kendala yang ada, maka dapat dikatakan bahwa kondisi ideal yang diharapkan adalah dengan semakin meningkatkan implementasi nilai – nilai Pancasila


Page 15

Page 16 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 16

68 dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras akan menciptakan proses penyelenggaran impor beras yang jujur dan bersih sehingga tujuan awal impor sebagai upaya menjaga stok persedian beras dalam negeri dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional tetap terjaga, yang pada akhirnya ketahanan pangan nasional akan semakin kokoh sehingga pada masa yang akan datang tidak tergantung kepada pasokan dari luar negeri dan kemandirian bangsa dapat segera terwujud. Dalam peningkatan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam rangka kemandirian bangsa perlu dibuat suatu konsepsi yang jelas yaitu Pertama : kebijakan apa saja yang digariskan dalam peningkatan implementasi nilai – nilai Pancasila dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran impor beras guna meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam rangka kemandirian bangsa. Kedua : bagaimana strategi yang dipilih untuk dioperasionalkan dalam menjalankan kebijakan tersebut. Ketiga j upaya-upaya apa yang dilakukan secara konkrit untuk mengimplementasikan strategi tersebut dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan. Kebijaksanaan yang dirumuskan perlu dijabarkan dalam beberapa strategi dan upaya-upaya yang harus dilakukan melalui metoda pencapaian. 25. Kebijakan. Menurut Wheelen and Hunger bahwa sebuah strategi menjadi tidak bermakna ketika sebuah organisasi (non profit) atau perusahaan (profit) tidak memperkuat strategi tersebut dengan kebijakan yang down to the earth (membumi). Pernyataan tersebut diatas tidak salah jika kita katakan bahwa konsep strategi harus diawali dengan konsep kebijakan. Dengan kata lain sebelum merumuskan suatu bentuk strategi maka seorang penulis harus merumuskan terlebih dahulu suatu kebijakan yang menjadi dasar dari sebuah rumusan strategi. Jadi kebijakan harus memiliki korelasi,,; dengan konsep strategi. Inilah yang dikatakan dengan adanya kesinergian antara kebijakan dengan langkah-langkah strategi yang dirumuskan.

11   12   13   14   15   16   17


Page 16

Page 17 – Perpustakaan Lemhannas RI

P. 17

12   13   14   15   16   17

Jelaskan bahwa pancasila merupakan nilai-nilai yang digali tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa

Posted by: pskji.org