Apa yang dimaksud induksi k3 terkait dengan klasifikasi pelatihan k3

Apa yang dimaksud induksi k3 terkait dengan klasifikasi pelatihan k3

Kemampuan augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) untuk pelatihan karyawan bukanlah hal yang baru di kalangan industri 4.0. Di luar negeri sendiri, sejumlah perusahaan sudah membuktikan efektivitas training virtual reality dalam menjalankan pelatihan keselamatan kerja.

Berbagai perusahaan manufaktur memanfaatkan VR untuk menjelaskan perihal pentingnya keselamatan kerja. Sama halnya dalam menerangkan prosedur keselamatan kerja. Sebagai pemilik perusahaan, tentu kamu ingin para pekerja tetap aman ya. Kira-kira apa saja ya contoh dan penerapan VR dalam pelatihan safety induction? Simak selengkapnya pada artikel di bawah ini!

Lihat juga: “VR untuk Training Perusahaan: Kecanggihan Teknologi untuk Keselamatan”

Definisi Safety Induction

Sebelum merancang simulasi VR untuk pelatihan karyawan, perlu kamu ketahui pentingnya simulasi keselamatan terlebih dahulu. Sebenarnya, apa sih safety induction itu?

Pada dasarnya,
safety induction
atau induksi keselamatan adalah pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada lokasi yang memiliki resiko keselamatan tertentu. Istilah ini dikenal juga dengan safety and health environment, atau dalam bahasa Indonesia, keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Standar Internasional dalam manajemen kesehatan dan keselamatan kerja diatur dalam ISO 45001. Dalam peraturan ini, terdapat 10 klausul yang perlu diterapkan dalam organisasi guna meningkatkan sistem manajemen K3. Di Indonesia sendiri, keselamatan kerja diatur oleh UU no.1 Tahun 1970.

Foto oleh Industr.com

Mengapa Safety Induction Penting?

Dilansir dari Bisnis.com, data BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2021 menunjukkan ada 65,89% klaim kasus kecelakaan di lokasi kerja dengan rentang waktu paling besar pada pukul 06:00 hingga 12:00. Salah satu faktor yang memicu terjadinya kecelakaan kerja adalah akibat kurangnya kesadaran pekerja maupun perusahaan akan pentingnya keselamatan dalam bekerja.

Dengan adanya induksi keselamatan, diharapkan kemungkinan kecelakaan selama bekerja atau kunjungan dapat dikurangi. Karyawan baru hingga tamu diharapkan sadar akan bahaya yang mengancam dan juga mampu menghadapi resiko terkait bila terjadi. Pelatihan ini perlu dilakukan setiap kali ada perubahan penting terkait fasilitas kerja. Induksi ulang diharapkan bisa menyegarkan ingatan pekerja akan bahaya dan pengendalian keselamatan kerja.

Siapa Target Safety Induction?

Induksi keselamatan perlu dilaksanakan pada karyawan yang baru diterima disuatu perusahaan sebelum memasuki wilayah kerja. Hal ini juga berlaku pada karyawan yang pindah dari suatu unit kerja ke unit kerja lainnya dengan tugas dan lokasi yang berbeda. Selain pekerja, tamu maupun kontraktor yang memasuki area kerja juga perlu mendapatkan pelatihan ini. Induksi yang dilakukan juga bervariasi mengikuti informasi yang dibutuhkan ya. Sebagai contoh, induksi lokal bersifat lebih spesifik dibandingkan induksi umum. Induksi tamu biasanya lebih singkat, sedangkan induksi ulang dilakukan pada karyawan yang kurang paham akan aspek K3 saat melaksanakan tugas.

Metode Safety Induction

Materi induksi keselamatan dapat disesuaikan dengan lingkungan kerja, industri dan jenis pekerjaan. Namun umumnya, materi yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

  1. Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) perusahaan.
  2. Pengenalan area khusus, seperti smoking area, tempat ibadah, toilet dan lain-lain.
  3. Peraturan standar, semisal tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh tidur selama jam kerja dan sebagainya.
  4. Alat pelindung tubuh yang harus dipakai selama kerja.
  5. Prosedur keadaan darurat, seperti cara menggunakan alat emergency.
  6. Prosedur pelaporan kecelakaan.
  7. Bahaya spesifik pada area tempat ia bekerja dan cara mengendalikannya.
  8. Khusus kontraktor, jelaskan prosedur pembuatan izin kerja.
Baca Juga :   Sila yang menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius adalah

VR untuk Safety Induction

Dalam menyampaikan materi K3, perusahaan bisa menjelaskan langsung secara konvensional melalui supervisor. Cara lain yang lumrah dipakai ialah memutar rekaman pelatihan dalam format video dengan alat peraga. Seiring dengan berkembangnya teknologi untuk bisnis, informasi ini bisa diberikan melalui alat bantu K3 dan 3D interactive virtual reality (VR).

Dengan bantuan VR, pekerja tak hanya mendengarkan penjelasan, namun juga bisa merasakan pengalaman simulasi pelatihan yang seakan nyata. Teknologi ini melibatkan pekerja secara interaktif pada ruang realitas virtual berdasarkan lingkungan kerja yang sesungguhnya. Melalui teknologi ini, pekerja dapat lebih memahami materi K3 dan keselamatannya pun tetap terjamin. Tur 360 derajat juga dapat dilakukan dengan bantuan VR ya.

Foto oleh Porsche

Penerapan Induksi Keselamatan dengan VR

Selain sukses di dunia gaming dan hiburan, VR juga bermanfaat untuk memastikan keselamatan kerja. Dengan VR, proses pelatihan evakuasi fire drill, scaffolding hingga korsleting listrik dapat dilakukan dengan aman. Sebagai contoh, Porsche menggunakan VR untuk mengedukasi pekerjanya. Perusahaan manufaktur mobil asal Jerman ini menggunakan perangkat headset Oculus Go VR dalam mengedukasi perihal komponen apa saja yang dibutuhkan dalam membuat kendaraan listrik.

Selain resiko keselamatan kerja dalam perusahaan otomotif, VR juga bisa digunakan untuk training di industri ritel. Perusahaan retail ternama, Walmart, memanfaatkan VR dalam pelatihan keselamatan. Dalam penerapannya, pekerja dilatih untuk mengatasi konflik dengan berbagai macam karakter pengunjung. Inilah contoh penerapan induksi kerja yang dipersonalisasi menurut kebutuhan industri. Tentunya, VR mampu memfasilitasi pelatihan ini menjadi lebih efektif ya.

Setelah membaca artikel di atas, apakah kamu tertarik untuk mengimplementasikan safety induction dengan VR di kantormu? smarteye.id menyediakan layanan instalasi VR dan AR yang bisa tingkatkan kinerja bisnismu. Kamu juga bisa baca berbagai informasi teknologi untuk bisnis hanya di laman smarteye.id!

Konsultasi gratis dari Smarteye untuk kebutuhan VR dan AR Bisnis anda.

Jadwal dan isi program pelatihan Berbagai obyek pelatihan disesuaikan dengan peraturan mengenai jadwal dan isi program pelatihan. Prinsip analisa keselamatan dan kesehatan kerja mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan, dari lapisan umum sampai dengan pokok penyebabnya, dicari secara tuntas, hingga dapat diketahui penyebab utamanya dan melakukan perbaikan. Menurut Soehatman Ramli (2010), pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Induksi K3 yaitu pelatihan yang diberikan sebelum seseorang mulai bekerja atau memasuki tempat kerja. Pelatihan ini ditujukan untuk pekerja baru, pindahan, mutasi, kontraktor dan tamu yang berada di tempat kerja.

Pelatihan ini berkaitan dengan tugas dan pekerjaan masing-masing pekerja. Misalnya pekerja di lingkungan pabrik kimia harus diberi pelatihan mengenai bahan-bahan kimia dan pengendaliannya.

Baca Juga :   Iklan Yang Hanya Dibuat Dalam Beberapa Baris Disebut

Pelatihan K3 umum merupakan program pelatihan yang bersifat umum dan diberikan kepada semua pekerja mulai level terbawah sampai manejemen puncak. Pelatihan ini umumnya bersifat awareness yaitu untuk menanamkan budaya atau kultur K3 di kalangan pekerja. Misalnya pelatihan mengenai dasar K3 dan petunjuk keselamatan seperti keadaan darurat dan pemadam kebakaran.

Pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
– Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang biasa disingkat K3 adalah salah satu peraturan pemerintah yang menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja di tempat kerja. Untuk itu, tidak ada salahnya bagi kita untuk mendalami serta meningkatkan keterampilan di bidang K3.

Apa yang dimaksud dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)? Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik untuk pekerjaan, perusahaan, maupun untuk masyarakat dan lingkungan di sekitar tempat bekerja.

Selain itu, terdapat dasar hukum yang mengatur tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Dasar hukum tersebut di antaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kedua Undang-Undang di atas mengatur perusahaan untuk berkewajiban memeriksa kesehatan tubuh, kemampuan mental dan fisik pekerja baru maupun yang akan dipindahkan, dan juga sebagai pemeriksaan kesehatan para pekerja secara berkala.

Tidak hanya dibuat untuk mengatur tanggung jawab perusahaan saja, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja tersebut juga mengatur tentang kewajiban para pekerja untuk mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) secara tepat dan benar.

Setiap pekerja juga diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang disyaratkan, baik aturan yang bersifat internal perusahaan maupun Undang-Undang dan peraturan hukum yang berlaku.

Selain mengatur dan menjelaskan tanggung jawab perusahaan dan para pekerjanya, Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja juga membahas pasal “kesehatan kerja” di mana pada bagian ini menekankan tentang pentingnya kesehatan setiap pekerja sehingga dapat bekerja secara baik tanpa membahayakan dirinya sendiri dan masyarakat sekitar. Selain memperhatikan keselamatan, kesehatan kerja juga mencakup pencegahan penyakit akibat kerja dan persyaratan kesehatan kerja.

Aturan Mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Sebagai penjabaran dan kelengkapan Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja dan Ketenagakerjaan, Pemerintah Indonesia juga menerbitkan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Adapun aturan tersebut di antaranya tertuang dalam:

  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja di Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi
  • Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
  • Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Peraturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
  • Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Muncul Karena Hubungan Kerja

Dasar hukum Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) juga diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)  Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja  Lingkungan Kerja.

Baca Juga :   Perbandingan aspek warna harian cetak dan media elektronik

Permenaker tersebut sekaligus mencabut peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan, Kebersihan, serta Penerangan di Tempat Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2011 tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimia di Tempat Kerja.

Pelatihan dan Sertifikasi K3 yang Umum Dilakukan Perusahaan

Dalam meningkatkan keterampilan, kapasitas pengetahuan, serta keterampilan sumber daya manusia di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), terdapat beberapa pelatihan dan sertifikasi K3 yang umumnya dapat dilakukan oleh perusahaan. Adapun pelatihan tersebut di antaranya sebagai berikut.

Pelatihan Ahli K3 Umum

Pelatihan Ahli K3 Umum adalah bentuk seleksi atau penilaian khusus untuk individu atau staf teknis tertentu yang telah mengikuti kursus keselamatan petugas atau ingin menjadi seorang instruktur K3.

Waktu pelaksanaan efektif Pelatihan Ahli K3 Umum setidaknya 120 jam pelajaran atau selama 12 hari.

Setelah menyelesaikan program ini, peserta dapat melaksanakan bimbingan operasional Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan tempat bekerja. Pasca pelatihan, peserta juga dapat melaksanakan tugas serta tanggung jawab mereka sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pelatihan K3 Ahli Konstruksi

Tingkat kecelakaan kerja di sektor konstruksi umumnya lebih tinggi dibanding jumlah kecelakaan di sektor lain seperti manufaktur dan industri. Tingginya angka kecelakaan konstruksi dapat disebabkan oleh beberapa faktor.

Selain memiliki risiko yang tinggi terhadap kecelakaan, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan di sektor konstruksi di antaranya adalah kurangnya ahli K3 konstruksi, tidak terlatih dan terampilnya para pekerja, serta komitmen yang rendah dari perusahaan.

Untuk mengatasi kecelakaan kerja di bidang jasa konstruksi, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang dan Peraturan Menteri telah menetapkan beberapa aturan.

Setiap proyek konstruksi bangunan yang mempekerjakan lebih dari 100 orang atau memegang proyek lebih dari 6 (enam) bulan, maka diperlukan setidaknya 1 (satu) Ahli Utama dalam Konstruksi K3, 1 (satu) Ahli Konstruksi K3, dan 2 (dua) Ahli Muda Konstruksi K3.

Baca juga: Memahami Definisi K3 dan Fungsinya Dalam Perusahaan

Sementara untuk jenis pekerjaan yang kurang dari 100 orang atau memegang proyek kurang dari 6 (enam) bulan, diperlukan setidaknya 1 (satu) K3 Ahli Konstruksi dan 1 (satu) K3 Ahli Konstruksi Muda. Dan untuk jenis pekerjaan yang kurang dari 25 orang atau memegang proyek kurang dari 3 (tiga) bulan, wajib memiliki 1 (satu) Pakar Konstruksi K3 muda.

Itulah dua pelatihan yang umum dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkungan kerja. Dua pelatihan di atas dapat Anda ikuti melalui kegiatan yang diselenggarakan PT Mawi Sarana Samawi setiap bulannya.

Referensi:

  • Kesehatan dan Keselamatan Kerja. https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan_dan_keselamatan_kerja.
  • Keselamatan dan Kesehatan Kerja. https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1.

Daftar pustaka

  • Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
  • Undang-Undang Republik Indonesia No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Apa yang dimaksud induksi k3 terkait dengan klasifikasi pelatihan k3

Posted by: pskji.org