Sebutkan 5 tahap pembuatan perjanjian internasional

Sebutkan 5 tahap pembuatan perjanjian internasional

tirto.id – Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional. Perjanjian itu dapat berbentuk bilateral (antara 2 negara) maupun multilateral (dibuat oleh lebih dari 2 negara).

Sementara merujuk UU Nomor 24 tahun 2004, perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum.

Perjanjian Internasional juga bisa diartikan sebagai perjanjian antarnegara dalam menjalin hubungan internasional sebagai pengatur batasan-batasan dalam kerja samanya, dan juga menghasilkan hak-kewajiban yang harus bisa dipertanggungjawabkan oleh negara-negara tersebut.

Infografik SC 3 Tahap Perjanjian Internasional. tirto.id/Sabit

Mengutip ulasan berjudul “Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional” dalam Jurnal Refleksi Hukum (Vol. 2, No. 2, 2018), prosedur perjanjian internasional secara umum diatur dalam Konvensi Wina 1969. Konvensi tentang Perjanjian Internasional itu dibentuk pada 23 Mei 1969, tetapi baru berlaku efektif mulai 27 Januari 1980 setelah diratifikasi oleh 35 negara.

Definisi perjanjian internasional juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 huruf a Konvensi Wina 1969, yakni:

“Perjanjian internasional merupakan perjanjian yang dibuat oleh negara-negara dalam bentuk tertulis, serta diatur oleh hukum internasional, baik yang diwujudkan dalam satu instrumen tunggal maupun dua atau lebih instrumen terkait, dan apa pun sebutan khususnya.”

Dari segi isi, perjanjian internasional dapat diklasifikasikan jadi 2 jenis. Pertama, treaty contract, yakni perjanjian yang hanya menimbulkan akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Kedua, law-making treaty, yaitu perjanjian yang mewujudkan ketentuan dan kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan.

Perjanjian internasional dapat menjadi salah satu rujukan bagi semua negara maupun subjek hukum internasional lainnya ketika ada kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan dalam konteks hubungan internasional. Selain negara, subjek hukum internasional lainnya yang bisa pula membentuk perjanjian adalah lembaga internasional dan masyarakat bangsa-bangsa.

Pengertian Perjanjian Internasional Menurut Para Ahli

Selain sejumlah rumusan definisi di atas, ada pula pengertian perjanjian internasional lainnya menurut pendapat para ahli. Mengutip modul PPKN Kelas XI (2020) terbitan Kemendikbud, setidaknya ada 3 definisi menurut ahli di bidang hubungan internasional.

Berikut ini tiga pengertian perjanjian internasional berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh Mochtar Kusuma Atmaja, Georg Schwarzenberger, dan Michel Velly:

1. Mochtar Kusuma Atmaja

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antar negara yang bertujuan menciptakan akibat-akibat hukum tertentu.

2. Georg Schwarzenberger

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional

3. Michel Velly

Perjanjian internasional adalah sebuah perjanjian yang melibatkan dua atau lebih negara atau subjek internasional dan diatur oleh hukum internasional

Tahap-tahap Perjanjian Internasional

Sebelum perjanjian internasional dibentuk, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui secara teknis. Pada intinya, perjanjian internasional mulai berlaku ketika semua subjek hukum, termasuk negara, yang terlibat dalam proses penyusunannya sudah bersedia saling terikat melalui penandatanganan oleh wakil masing-masing pihak.

Baca Juga :   Apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak memiliki bank sentral?

Tahap-tahap dalam proses penyusunan perjanjian internasional perlu diikuti agar ada keteraturan dan kecermatan dalam pelaksanaan perjanjian antar-negara tersebut. Setidaknya ada 3 tahap yang mesti dijalankan.

Berikut ini penjelasan mengenai 3 tahapan perjanjian internasional:

a. Perundingan (negotiation)

Perundingan adalah perjanjian tahap pertama dalam proses pembuatan perjanjian internasional. Sebelum diadakan perjanjian, kedua belah pihak terlebih dahulu mengadakan penjajakan atau pembicaraan pendahuluan.

b. Penandatanganan (signature)

Tahap kedua pembuatan perjanjian internasional adalah penandatanganan. Tahap ini dilakukan oleh para menteri luar negeri (menlu) atau kepala pemerintahan.

Dalam perjanjian multilateral, penandatanganan bisa dilakukan oleh peserta perjanjian internasional, yang apabila disetujui oleh dua pertiga peserta yang hadir, kecuali ada ketentuan lain dalam perundingan tersebut.

c. Pengesahan (ratification)

Tahap yang ketiga dalam pembuatan perjanjian internasional ialah pengesahan ratifikasi. Tahap penandatanganan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan melalui ratifikasi oleh setiap negara yang terlibat.

Contoh Manfaat Perjanjian Internasional Bagi Indonesia

Salah satu manfaat perjanjian internasional bagi Indonsia ialah dapat memperjuangkan kedaulatan nasional agar diakui oleh negara-negara lain.

Contoh manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia terlihat saat memperjuangkan wawasan nusantara yang dilandasi konsep negara kepulauan. Konsep tersebut pertama kali diutarakan secara resmi dalam Sidang Hukum Laut di Jenewa 1958.

Lantas, sidang hukum laut di Jenewa tahun 1958 menghasilkan beberapa konvensi. Di perkembangan berikutnya, perjuangan pengakuan atas prinsip negara kepulauan dilakukan lagi melalui konvensi Hukum Laut 1982.

Ketentuan-ketentuan dari Konvensi Hukum Laut tahun 1982 yang amat penting bagi Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan atas batas 12 mil laut sebagai laut teritorial negara pantai dan negara kepulauan.

b. Pengakuan batas 200 mil laut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

c. Pengakuan hak negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.

Baca juga:

  • Sejarah Hari Tanpa Kekerasan Internasional Tiap 2 Oktober
  • Akibat Negatif Konflik SARA & Upaya Pencegahan Dampak Gejala Sosial
  • Macam-macam Konflik Sosial dan Contohnya di Masyarakat

Baca juga artikel terkait PERJANJIAN INTERNASIONAL atau tulisan menarik lainnya Maria Ulfa

(tirto.id – ulf/ulf)


Penulis: Maria Ulfa
Editor: Addi M Idhom

Subscribe for updates Unsubscribe from updates

Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber utama hukum internasional sebagaimana dijelaskan dalam
Pasal 38 ayat (1)

Statuta Mahkamah Internasional. Sedangkan definisi dari perjanjian internasional (treaty) jika merujuk pada
Pasal 2 ayat (1) huruf a
Konvensi Wina 1969
adalah sebagai berikut:

“treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;

Baca Juga :   Jika a² b² c² dengan c adalah sisi terpanjang maka akan membentuk segitiga

Berdasarkan definisi di atas, pada intinya yang dimaksud dengan treaty atau perjanjian internasional adalah kesepakatan internasional yang dibuat antar negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional.

Perlu diperhatikan, Konvensi Wina 1969 memang merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum internasional yang mengatur tentang perjanjian internasional. Akan tetapi, keberlakukan aturan dalam konvensi tersebut terbatas hanya terhadap perjanjian antar negara, dan tidak berlaku untuk perjanjian antara negara dengan organisasi internasional maupun perjanjian antara sesama organisasi internasional.

Dalam hukum internasional, perjanjian antara negara dengan organisasi internasional maupun perjanjian antara sesama organisasi internasional diatur dalam konvensi terpisah yakni
Konvensi Wina 1986.

Pemisahan tersebut dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa kewenangan membuat perjanjian internasional oleh organisasi internasional berlainan dengan kewenangan membuat perjanjian internasional oleh negara, demikian pula prosedur untuk membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara berbeda dengan prosedur yang dilakukan oleh organisasi internasional.[1]

Karena adanya perbedaan prosedur tersebut, guna menyederhanakan jawaban, kami akan fokus membahas proses/tahapan pembuatan perjanjian internasional yang dibuat oleh negara saja.

Tahapan Perjanjian Internasional

Selanjutnya, menyambung pertanyaan Anda, apa saja tahapan dalam proses pembuatan perjanjian internasional? Pada pokoknya, ada 3 tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah sebagai berikut:[2]

Tahapan perjanjian internasional adalah dimulai dari perundingan, di mana biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, atau yang dalam bahasa diplomatik dikenal dengan lobbying. Lobbying dapat dilakukan secara formal maupun secara nonformal. Bila dalam lobbying telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka kemudian diadakan perundingan secara resmi yang akan dilakukan oleh orang-orang yang resmi mewakili negaranya, menerima kesepakatan yang telah dirumuskan, dan mengesahkannya.[3]

Orang-orang yang berwenang mewakili negaranya ini diatur lebih lanjut dalam
Pasal 7 Konvensi Wina 1969, di antaranya yaitu kepala negara (seperti presiden), kepala pemerintahan (seperti perdana Menteri), dan menteri luar negeri.

Dalam tahapan perundingan ini terdapat juga proses penerimaan teks (adoption of the text),[4] di mana para pihak yang berunding merumuskan teks dari perjanjian yang kemudian diterima oleh masing-masing pihak peserta perundingan. Penerimaan naskah/teks dalam konferensi yang melibatkan banyak negara dilakukan dengan persetujuan 2/3 dari negara yang hadir dan menggunakan suaranya, kecuali jika 2/3 negara tersebut setuju untuk memberlakukan ketentuan lain.[5]

Setelah adanya penerimaan teks dalam tahapan perundingan, tahapan perjanjian internasional selanjutnya adalah


dilakukan pengesahan teks yang telah diterima oleh peserta perundingan tadi.[6] Proses pengesahan teks perjanjian internasional dilakukan sesuai kesepakatan para peserta perundingan, atau dengan pembubuhan tanda tangan wakil negara dalam teks perjanjian internasional tersebut.[7]

Menurut
Pasal 1 angka 2

UU 24/2000, ratifikasi merupakan salah satu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional.

Baca Juga :   Perbedaan arah tumbuh batang berbaring dan menjalar

Namun, dari perspektif hukum perjanjian internasional, proses ratifikasi ini tak selalu diperlukan agar sebuah perjanjian internasional bisa berlaku mengikat terhadap suatu negara. Hal ini dikarenakan, bisa saja peserta perundingan perjanjian internasional menyepakati bahwa penandatanganan perjanjian saja sudah cukup menandakan persetujuan negara terhadap perjanjian tersebut.[8]

Proses ratifikasi ini diperlukan, di antaranya jika teks perjanjian internasional terkait menyatakan bahwa persetujuan negara untuk terikat ditunjukkan dengan cara ratifikasi.[9]

Di Indonesia, ratifikasi sebagai pengesahan perjanjian internasional ini dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.[10]

Baca juga:

Status Hukum UU Ratifikasi

Sebagai catatan, selain ratifikasi, ada juga berbagai cara lainnya untuk menunjukkan persetujuan sebuah negara untuk terikat kepada perjanjian internasional, seperti aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval). Penggunaan cara-cara tersebut bisa dilakukan tergantung kepada persetujuan para pihak dan ketentuan dalam perjanjian internasional.[11]

Singkatnya, 3 tahapan perjanjian internasional adalah terdiri dari awal pembentukannya melalui perundingan hingga berlaku mengikat ke sebuah negara misalnya dengan ratifikasi sebagaimana kami jelaskan di atas.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan
selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.


Hukumonline Bagi-Bagi THR! Buat ucapan Selamat Lebaran dengan menggunakan dua istilah hukum di kolom comment Instagram Hukumonline selama periode 20 – 25 April 2022. Ada total hadiah Rp1,5jt untuk para pemenang dengan ucapan yg paling menarik dan kreatif. Yuk segera ikutan di sini!

Demikian jawaban dari kami tentang tahapan perjanjian internasional, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

Referensi:

  1. I Made Pasek Diantha, dkk. Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016;
  2. Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

[1] Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 4

[2] Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 25; I Made Pasek Diantha, dkk. Buku Ajar Hukum Perjanjian Internasional. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016, hal. 19

[3] Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 24-25

[4] Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 29

[6] Sri Setianingsih Suwardi, Ida Kurnia. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hal. 29

[7] Pasal 10 Konvensi Wina 1969

[8] Pasal 12 ayat (1) huruf b Konvensi Wina 1969

[9] Pasal 14 ayat (1) huruf a Konvensi Wina 1969

[11] Pasal 11 Konvensi Wina 1969

Sebutkan 5 tahap pembuatan perjanjian internasional

Posted by: pskji.org