Apa keputusan anies tentang motor yang dilarang di thamrin

Apa keputusan anies tentang motor yang dilarang di thamrin

Pemotor kembali melintasi jalan MH. Thamrin (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)


Dinas Perhubungan DKI Jakarta menggelar rapat dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dan Biro Hukum Setda DKI Jakarta. Rapat itu, membahas tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung soal pencabutan Perbub larangan sepeda motor melintasi Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat.


Usai pertemuan, Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta, Andri Yansyah, mengatakan setidaknya ada dua kesepakatan yang disetujui dalam rapat. Pertama soal pencopotan rambu dan kajian kebijakan baru.


Andri menjelaskan, pencopotan rambu sepeda motor dilarang melintas sudah dilakukan atas kerja sama denga Ditlantas Polda Metro Jaya. Pencopotan ini penting untuk memberi kepastian hukum bagi pengendara sepeda motor.


“Karena kalau plang itu masih ada terus ada yang masuk (motor), terus ditindak. Nah tindakannya itu tidak akan diakomodir oleh hakim,” kata Andri di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Rabu, (10/1).


Selain itu, Andri mendapat tugas untuk mengkaji kebijakan baru sebagai pengganti larangan sepeda motor lintas Jalan Thamrin. Kebijakan ini fokus pada pengendalian jumlah sepeda motor yang di Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat.


“Saya diperintahkan sesuai dengan hasil rapat membuat kajian untuk penataan di kawasan tersebut,” tambah Andri.


Mantan Sekretaris Kota Jakarta Timur itu menambahkan, hasil rapat hari ini nantinya akan disatukan dengan masukan dari para ahli.


“Terus kita paparkan kepada Gubernur, baru setelah dipaparkan nanti diputuskan. Baru kita buat Pergub pencabutan sekaligus pemberlakuan formulasi baru,” terang Andri.

  • home
  • metro
  • Petugas Dinas Pehubungan DKI Jakarta menurunkan rambu-rambu larangan melintas untuk kendaraan roda dua di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta, 10 Januari 2018. ANTARA/Galih Pradipta

    Baca Juga :   Urutan bilangan bulat 5 1 2, 3 0 1 3 dari yang terkecil ke terbesar adalahterkecilketerbesaradalah

    Menurut Anies, pada masa pemerintahannya, aturan itu dicabut agar tercipta pertumbuhan yang berkualitas. “Kualitasnya ditentukan siapa saja yang merasakan pertumbuhan,” kata Anies di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Kamis, 28 Maret 2019.

    Anies menganggap, pertumbuhan berkualitas bakal terealisasi di Jakarta bila penggunaan fasilitas pemerintah digunakan secara merata oleh masyarakat. Maksudnya adalah semua orang dapat merasakan hasil pembangunan di Ibu Kota.

    Contohnya seperti pembatasan sepeda motor di Jalan Sudirman-Thamrin. Anies mencabut kebijakan itu karena dinilai tidak adil. Lagipula, kata dia, per hari terdapat 480 ribu pengantaran ojek online ke Jalan Sudirman. “Kenapa dibuka, karena kita ingin pertumbuhan berkualitas, merata,” ucap Anies.

    Pada masa pemerintah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor. Dengan Pergub itu, sepeda motor dilarang melintas di Jalan Sudirman-Thamrin. Larangan ini terkait dengan rencana pemerintah menerapkan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP).

    Baca:
    Larangan Sepeda Motor Dihapus, Ojek Online: Ini Jantung Jakarta

    Belakangan kebijakan tentang larangan sepeda motor itu digugat ke pengadilan. Mahkamah Agung kemudian membatalkannya lewat putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017. Sejak pembatalan oleh MA, sepeda motor dapat melintas lagi di Jalan Medan Merdeka Barat sampai Jalan M.H. Thamrin.

    Lihat Foto

    Gabungan petugas kepolisian dan Dinas Perhubungan DKI mengarahkan pengendara sepeda motor yang akan melintas di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2014). Di hari pertama uji coba pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat, masih terdapat sejumlah pengendara yang belum mengetahui aturan tersebut. KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki peraturan gubernur (pergub) yang melarang sepeda motor melintas di sepanjang Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat, mulai pukul 06.00-23.00.

    Baca Juga :   Jarak rumah Toni ke sekolah sejauh 1 5 km konsep geografi yang digunakan adalah

    Saat itu, mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membuat kebijakan tersebut untuk menekan angka kecelakaan pengendara motor.

    Ahok menerapkan kebijakan itu dengan menandatangani Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor juncto Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

    Setelah kebijakan itu berjalan beberapa tahun, dua orang warga, Yuliansah Hamid dan Diki Iskandar, mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) untuk membatalkan pergub larangan sepeda motor, tepatnya pada 19 September 2017.

    Baca juga: MA Batalkan Pergub Era Ahok soal Larangan Motor di Medan Merdeka Barat-Thamrin

    MA kemudian mengabulkan permohonan keduanya melalui putusan Nomor 57 P/HUM/2017 pada 21 November 2017. Majelis hakim yang diketuai hakim Irfan Fachruddin memutuskan membatalkan pergub tersebut.

    Majelis hakim menilai Pasal 1 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 195 Tahun 2014 juncto Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Pergub Nomor 141 Tahun 2015 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

    Peraturan yang dimaksud yakni Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

    “(Pergub tersebut) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” demikian penggalan isi putusan tersebut.

    Sejalan keinginan Anies-Sandiaga

    Lihat Foto

    KOMPAS.com/JESSI CARINA

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (7/11/2017).

    Putusan MA soal pembatalan pergub larangan sepeda motor ini sejalan dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno yang berniat menghapus kebijakan larangan sepeda motor melintas di jalan protokol.

    Baca Juga :   Bagaimana Akhir Hidup Firaun Dan Tentaranya Jelaskan

    Pada awal November 2017, Anies mengungkapkan keinginannya agar sepeda motor bisa melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat lagi. Ia ingin warga Jakarta bisa mengakses seluruh jalan di ibu kota.

    Saat itu, Anies menyebut ada 470.000 pengusaha UMKM, termasuk pengusaha makanan, yang beraktivitas mengantar pesanan makan siang di sekitar Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin. Larangan sepeda motor menyulitkan mereka beraktivitas.

    Baca juga: Anies Sebut Pencabutan Larangan Motor Lebih dari Sekadar Kabar Baik

    Putusan MA yang membatalkan pergub larangan sepeda motor menjadi momentum Anies-Sandiaga merealisasikan keinginan mereka. Oleh karenanya, Anies pun memastikan akan menaati putusan MA.

    Apa keputusan anies tentang motor yang dilarang di thamrin

    Posted by: pskji.org