Apa yang dimaksud dengan exit permit

Apa yang dimaksud dengan exit permit

Sangat penting bagi orang asing untuk mengetahui bahwa untuk dapat bekerja di mana pun di Indonesia, Anda perlu
mengajukan izin kerja dan ITAS atau KITAS Indonesia
(Kartu Izin Tinggal Sementara).

Ada tiga jenis ITAS/KITAS:
ITAS kerja, ITAS pasangan dan ITAS lansia. Anda perlu sponsor untuk mengajukan ITAS, baik dari pasangan atau perusahaan, atau Anda harus memenuhi syarat menjadi pensiunan yang memenuhi syarat untuk memperoleh ITAS.

Anda juga harus ingat bahwa ITAS
mengizinkan Anda untuk tinggal, tetapi
tidak untuk bekerja. Oleh karena itu, Anda membutuhkan izin kerja dan ITAS untuk tinggal dan menetap di Indonesia
secara sah
pada saat bersamaan.

Selain itu, jika Anda
berganti pekerjaan
atau
mengubah jenis ITAS
Anda, Anda harus mengajukan
Exit Permit Only
(EPO). Anda jangan meremehkan aplikasi EPO karena Anda mungkin akan ditolak masuk ke Indonesia jika tidak mengajukan EPO.

Artikel ini menjelaskan pentingnya EPO bagi pemegang ITAS atau KITAS di Indonesia.

ITAS atau KITAS Indonesia – Apa itu EPO (Exit Permit Only) dan kapan Anda membutuhkannya?

Menurut hukum imigrasi Indonesia, EPO adalah izin yang diberikan pemerintah Indonesia yang mengizinkan orang asing dengan ITAS untuk meninggalkan Indonesia dan tidak kembali.

Tujuan memperoleh EPO untuk pembatalan ITAS adalah untuk
memiliki hubungan yang bersih secara hukum
antara Anda dan perusahaan sebelumnya dengan mengembalikan semua dokumen asli ke pihak berwenang.

Regulasi ini dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut:

  1. Saat orang asing pindah ke perusahaan baru atau mengubah sponsor ITAS, EPO harus diperoleh sebelum bisa mendapatkan izin kerja baru.
  2. Saat orang asing mengubah jenis ITAS, misalnya dari ITAS kerja menjadi ITAS pensiun, EPO dibutuhkan.
  3. Saat orang asing mengundurkan diri dari pekerjaan dan tak akan lagi bekerja di Indonesia, EPO harus diajukan sebelum meninggalkan Indonesia.

Meskipun imigrasi Indonesia tidak secara ketat mewajibkan orang asing untuk melalui proses EPO segera setelah mengundurkan diri dari pekerjaan, perusahaan tempat mereka bekerja disarankan untuk segera melalukan proses EPO, walaupun ITAS
masih berlaku.

Ingatlah bahwa meskipun perusahaan Anda sebelumnya bertanggung jawab akan proses EPO Anda, Anda juga memiliki
sebagian kewajiban
untuk membatalkan ITAS dengan mendapatkan EPO. Setelah proses EPO selesai, orang asing harus meninggalkan Indonesia dalam
5-7 hari. Periode yang diwajibkan untuk Anda meninggalkan Indonesia bisa jadi lebih singkat, tergantung pada peraturan imigrasi lokal.

Syarat dan Prosedur EPO bagi Pemegang ITAS

Anda diwajibkan melalui proses EPO dan membatalkan ITAS jika Anda tak lagi bekerja atau menetap di Indonesia, pindah perusahaan atau mengganti jenis ITAS. Jika Anda masih di Indonesia, lebih baik Anda
berkonsultasi dengan profesional seperti Cekindo
untuk prosedur EPO.

Baca Juga :   Apa maksud lokasi formasi di form cpns

Dokumen berikut diwajibkan untuk aplikasi EPO:

  • Fotokopi tiket keluar dari Indonesia
  • Paspor asli Anda
  • Semua dokumen alsi terkait ITAS yang saat ini Anda miliki, termasuk pembayaran DPKK dan IMTA

Namun, jika Anda telah meninggalkan Indonesia dan lupa mengajukan EPO, Anda harus mengajukan
Exit Re-entry Permit
(ERP) di luar negeri. Dokumen berikut dibutuhkan untuk memproses ERP:

  • Fotokopi tiket keluar dari Indonesia
  • Fotokopi cap keluar di paspor yang menunjukkan Anda telah meninggalkan Indonesia
  • Semua dokumen asli terkait ITAS yang saat ini Anda miliki, termasuk pembayaran DPKK dan Pengesahan RPTKA

Sangat penting
untuk memproses ERP Anda jika Anda bertujuan
memasuki Indonesia lagi
pada masa mendatang.

Meninggalkan Indonesia tanpa Pembatalan ITAS

Tidak menjadi masalah jika Anda meninggalkan Indonesia dengan ITAS yang masih berlaku dan memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia pada masa mendatang. Namun, jika Anda berencana untuk kembali memasuki Indonesia dan ITAS Anda telah habis masa berlakunya saat Anda berada di luar negeri, Anda akan berhadapan dengan masalah imigrasi administratif.

Begitu petugas imigrasi Indonesia mengetahui bahwa ITAS Anda belum dibatalkan dengan EPO saat Anda kembali ke Indonesia, Anda akan diinterogasi. Atau, Anda akan ditolak untuk memasuki Indonesia kapan saja.

Bagaimana Cekindo dapat Membantu Anda?

Jika Anda membutuhkan informasi lebih jauh tentang aplikasi ITAS dan EPO, hubungi konsultan visa di Cekindo. Kami dapat membantu Anda mengajukan ITAS dan EPO di Indonesia atau ERP di luar negeri. Kirimkan pertanyaan Anda melalui form di bawah ini.

Profil Menteri

Tentang Kami

Struktur Organisasi

AKIP

Kinerja

Lembar Informasi

Perwakilan

“Jadi sekarang lebih dipertegas pada pasal 12 yang secara jelas menyebutkan bahwa tanpa exit permit maka seluruh perjalanan dinas tersebut tidak akan dibayarkan oleh pemerintah”, jelas Wakil Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Juviano D.S. Ribeiro dalam Sosialisasi Pelayanan Dinas Luar Negeri pada Senin (1/2), di Ruang Auditorium Gadjah Mada, Lemhannas RI.

Mengenai paspor dasar hukumnya terdapat dalam UU No. 6 Tahun 2011 diatur pada PP No. 31 Tahun 2013. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan apabila meggunakan paspor dinas dan diplomatik tanpa exit permit itu artinya kita melakukan perjalanan pribadi yang seharusnya tidak boleh menggunakan paspor dinas dan diplomatik.

Baca Juga :   Tuliskan langkah-langkah membuat ragam hias dengan teknik cor

Juviano D.S. Ribeiro  mengatakan menyangkut tentang exit permit akan menjadi lebih sulit, karena ada beberapa pejabat yang keluar negeri tanpa melakukan exit permit tercatat sampai 20 kali (tahun 2015) dengan alasan pelayanan penerbitan paspor dinas dan diplomatik yang cukup lama.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam pembuatan paspor serta pelayanan terbitnya paspor diantaranya banyak pemalsuan paspor oleh oknum yang tidak bertanggungjwab, pengunaan calo dalam pembuatan paspor, kualitas pencetak paspor hanya satu dan masih tertinggal dengan negara lainnya, pelayanan penerbitan paspor paling lambat tiga/empat hari, serta pungutan-pungutan dari agen yang bukan berasal dari pihak direktorat konsuler dalam penerbitan paspor.

Sampai dengan saat ini, kita melakukan Memorandum Of understanding (MOU) dengan 56 negara artinya dengan paspor dinas tersebut dapat keluar masuk secara leluasa atau bebas di 56 negara. Mungkin itulah sebabnya kenapa ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan celah-celah yang ada untuk mendapatkan paspor dinas tersebut maka perlu antisipasi terkait hal tersebut.

Pelayanan yang digunakan konsuler untuk mengurus paspor dinas dan diplomatik ada tiga jenis pelayanan diantaranya, penerbitan paspor dinas dan diplomatik, exit permit (izin untuk meninggalkan negara dimana seseorang tersebut tinggal dengan tujuan untuk berpergian ke negara lain baik untuk wisata/ untuk sesuatu urusan tertentu/untuk urusan pekerjaan) dan rekomendasi visa.

Apa Itu Exit Permit Beserta Jenis jenis nya –
Salah satu dokumen perjalanan ke luar negeri yang harus kita miliki yaitu Exit Permit. Exit Permit merupakan bukti dari imigrasi setempat bahwa seseorang telah memasuki atau meninggalkan negara yang bersangkutan.

Bentuk dari Exit Permit itu sendiri berupa lembar kertas yang sudah distempel oleh kantor imigrasi. Setelah itu ditempel atau dilampirkan pada paspor. Lalu apa saja jenis dari Exit Permit? Berikut penjelasannya:

Dokumen ini merupakan perizinan yang diberikan kepada diplomatic atau orang yang digolongkan profesi diplomat.

Dokumen ini merupakan perizinan yang diberikan kepada pegawai atau pejabat pemerintahan, akan tetapi tidak berstatus diplomat.

Dokumen ini merupakan perizinan yang diberikan kepada setiap warga negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri.

Dokumen ini merupakan perizinan yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang telah tinggal selama 6 bulan/lebih atau pun yang tinggal/domisili di Indonesia untuk meninggalkan Indonesia tanpa izin kembali.

Dokumen ini merupakan perizinan yang diberikan kepada Warga Negara Indonesia untuk beberapa kali perjalanan dalam waktu 6 bulan.

Lalu, dalam pelayanan Exit Permit dokumen apa saja yang dibutuhkan? Berikut penjelasannya:

  1. Asli Surat Persetujuan dari Kemensetneg (PNS), atau Surat Perintah (TNI/POLRI), atau Surat Izin Fraksi/Komisi dan Surat dari Kesekjenan (DPR, DPD, MPR)
  2. Salinan Surat Keputusan Menteri Luar Negeri (khusus untuk penempatan di Perwakilan RI di luar negeri)
  3. Asli Surat Pengantar dari Instansi Terkait kepada Direktorat Konsuler
  4. Fotokopi Kartu Pegawai atau Kartu Tanda Anggota dilegalisir cap basah
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga
  6. Foto Paspor
  7. Foto diri setengah badan
Baca Juga :   Usaha Perdagangan Secara Perorangan Biasanya Dikelola Dengan Skala

Untuk jangka waktu penyelesaian proses Exit Permit ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan online diverifikasi dan disetujui. Lalu, dari segi kompetensi pelaksana dari proses Exit Permit ini yaitu SDM yang menguasai peraturan mengenai keimigrasian, kelembagaan dan administrasi pemerintahan.

Selain itu, SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta SDM yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk penerbitan dokumen perjalanan ini.

Baca:
Apa itu Yellow Card? dalam Dunia Penerbangan

Dalam proses pembuatan dokumen perjalanan ini tentu ada pengawasan internal yang dilakukan berjenjang oleh atasan langsung, dilakukan melalui sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. Prosesnya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan.

Sebenarnya Exit Permit itu sangat penting, apalagi jika seseorang yang hendak melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Kalau tanpa exit permit maka seluruh perjalanan dinas tersebut tidak akan dibayarkan oleh pemerintah. Bahkan disebutkan pula dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diatur pada PP No. 31 Tahun 2013 dikatakan apabila menggunakan paspor dinas dan diplomatic tanpa exit permit, itu artinya kita melakukan perjalanan pribadi yang seharusnya tidak boleh menggunakan dinas dan diplomatik.

Adapun penggunaan Exit Permit Only ini yang biasanya digunakan oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), karena EPO ini perizinan untuk meninggalkan Indonesia dan tidak kembali lagi. Misalnya seorang TKA yang sudah habis masa kontrak kerjanya dengan perusahaan tempat dia bekerja.

Jika TKA yang sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut harus meninggalkan Indonesia sesuai dengan peraturan imigrasi, kecuali untuk jabatan direktur itu bisa melanjutkan ke jenjang KITAS menjadi KITAP (Kartu Ijin Tetap) yang berlaku otomatis selama 5 tahun.

Baca:
Jenis Jenis Re Entry Permit (Izin Masuk Kembali)

Jika orang  tesebut ingin mengambil fasilitas KITAP, kalau tidak berarti dia harus EPO. Itulah penjelasan mengenai Apa itu Exit Permit. Kamu bisa lebih memahami informasi tentang Exit Permit lebih mendalam dengan mengikuti sekolah penerbangan di Diklat NASA. Yuk, daftarkan segera dirimu!

Apa yang dimaksud dengan exit permit

Posted by: pskji.org