PERLINDUNGAN dan penegakan hukum menurut para ahli

PERLINDUNGAN dan penegakan hukum menurut para ahli

Pengertian Hukum Menurut Para Ahli

Seorang ilmuan pernah berkata “Pertahanan kita bukanlah alat-alat perang, bukan sains, dan bukan pula bersembunyi di ruang bawah tanah. Pertahanan kita adalah hukum dan keteraturan. (Our defense is not in our armaments, not in science, not in going underground. Our defense is in law and order) ~ Albert Einstein.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kehidupan kita dikelilingi oleh peraturan yang berupa perintah atau larangan untuk melakukan sesuatu yang biasa disebut sebagai hukum. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, hal ini seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Dimana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena adanya hukum dapat menciptakan ketertiban serta keadilan pada masyarakat.

Jika kita telaah, ternyata hukum mengikat semua orang, oleh karena itu hukum harus ditaati karena mengatur kehidupan manusia sehingga hukum memiliki arti penting. Sebenarnya apa itu hukum? Beberapa para ahli telah berusaha memberikan pengertian hukum, untuk lebih jelasnya mari simak ulasan di bawah ini.

Plato merupakan salah satu ahli yang menyatakan apa itu pengertian hukum. Menurut Plato, hukum adalah peraturan yang disusun secara teratur dengan mempertimbangkan banyak hal. Dengan demikian peraturan yang disusun menjadi tertata dengan baik.

Ahli lainnya yang menyatakan pengertian dari hukum yaitu Utrecht. Utrecht mengatakan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang berisi hal yang harus dilakukan dan juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh semua warga negara termasuk pemerintah.

Prof. Dr. Van Kan juga mengemukakan apa itu yang dimaksud dengan hukum. Menurut beliau, hukum adalah seperangkat pedoman hidup yang dibuat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Sifat dari hukum ini adalah mengikat semua pihak.

Achmad Ali mengemukakan bahwa hukum merupakan semua hal yang berhubungan dengan norma-norma. Norma tersebut nantinya akan mengatur mana yang benar dan mana yang salah. Norma inilah yang digunakan sebagai pedoman menjalankan kehidupan di kalangan pemerintah dan masyarakat.

Pengertian hukum menurut E.M Meyers adalah seperangkat aturan-aturan yang mempertimbangkan nilai kesusilaan. Aturan ini dibuat sebagai pedoman dalam kehidupan dan pedoman bagaimana cara bertingkah laku antar sesama manusia.

Baca Juga :   Apa hubungan pemanasan global dengan pemakaian listrik?

Ahli lainnya yang juga mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian hukum adalah S.M Amin. Beliau beranggapan bahwa pengertian hukum adalah sekumpulan aturan yang tersusun dari norma-norma yang harus dipatuhi dan sanksi-sanksi yang harus diberikan ketika dilanggar.

Aristoteles juga mengemukakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi. Jika tidak mematuhi hukum maka akan ada sanksi yang diberikan kepada pelanggar tersebut.

Immanuel Kant juga berpendapat bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan yang dibuat dengan batasan-batasan dari hak milik orang lain. Dengan adanya hukum diharapkan setiap orang dapat menghargai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh orang lain.

Secara umum, hukum merupakan suatu sistem norma dan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Hukum dapat berupa aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, mencegah terjadinya kekacauan atau perselisihan, mewujudkan ketertiban, dan keadilan.

Dengan diberlakukannya hukum, maka tingkat kejahatan akan berkurang. Bagi siapapun yang melanggar hukum dan aturan, maka ia akan mendapatkan sanksi. Tidak hanya mengatur warga negara saja, hukum juga akan membantu melindungi hak dan kewajiban tiap warga negara, serta membuat pemegang kekuasaan untuk tidak bertindak sewenang-wenang.


Made dan fuat berasal dari daerah yg berbeda untuk memudahkan mereka berkomunikasi, sebaiknya mereka menggunakan bahasa


Membuang sampah disungai dilarang oleh masyarakat dan pemerintah setempat guna menghindari banjir dan pencemaran sungai. sikap patuh terhadap larangan …

tersebut diketegorikan sebagai ketaatan terhadap norma …


Mendeskripsikan proses penanganan kasus pelanggaran hukum yang dilaksanakan oleh lembaga lembaga penegak hukum


Membela negara harus dilandasi oleh ketulusan keikhasan yang di wujudkan dalam demi pelakunya


Mengapa lagu wr supratman yaitu indonesia raya dapat membangun jiwa dan badan bangsa indonesia


Mengapa manusia harus melakukan kerjasama memenuhi kebutuhan hidupnya


Mengapa semboyang bhinneka tunggal ika sangat penting dalam kesatuan


Mengapa penerimaan masyarakat terhadap perubahan menjadi salah satu faktor penyebab keberegaman di indonesia


Nama negara dan julukan negara dan contoh budayanya


Nama suku tempat tinggal bahasa daerah kesenian yang menjadi ciri suku

Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum~Pada  zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum. Dalam pembahasan tersebut secara tidak langsung akan mengait eratkannya dengan pembuat hukum itu sendiri.

Baca Juga :   Apa yg d.ketahui tentang mpu

Berbicara mengenai perlindungan hukum, hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dari unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya.

Sudah lazim untuk diketahui bahwa suatu negara akan terjadi suatu hubungan timbal balik antara warga negaranya sendiri. Dalam hal tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban satu sama lain. Perlindungan hukum akan menjadi hak tiap warga negaranya.

Namun disisi lain dapat dirasakan juga bahwa perlindungan hukum merupakan kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh karenanya negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya.

Setelah kita mengetahui pentingnya perlindungan hukum, selanjutnya kita perlu juga mengetahui tentang pengertian perlindungan hukum itu sendiri.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

  1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah  memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
  2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
  3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
  4. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
  5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
Baca Juga :   Apa yang dimaksud kata ganti

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Demikian artikel yang membahas mengenai pengertian dari
Perlindungan Hukum dan Sarana Perlindungan Hukum. Semoga artikel ini dapat bermanfaat bagi anda, sebagai bahan acuan refrensi.

Artikel Yang Terkait:

Incoming search terms:

PERLINDUNGAN dan penegakan hukum menurut para ahli

Posted by: pskji.org