Pada kode rekening pembiayaan desa level 3 digunakan untuk akun

Kode Rekening Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri 113/2014

diklasifikasikan menurut kelompok, Kegiatan dan jenis. Belanja Desa terdiri atas

kelompok: 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 2) Pelaksanaan

Pembangunan Desa; 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa; 4) Pemberdayaan

Masyarakat Desa; dan 5) Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja tersebut selanjutnya dibagi dalam kegiatan sesuai dengan

kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa.

Kelompok Belanja yang

terdiri dari Bidang dan Kegiatan tersebut lebih lanjut dibagi dalam Jenis Belanja

yang terdiri dari: 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa; dan 3) Belanja

Modal.

Untuk tingkat Objek Belanja diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota.

Ilustrasi Kode Rekening lebih lengkap hingga ke level objek dapat dilihat pada

lampiran Juklak Bimkon ini.

Gambaran Kode Rekening Belanja Desa adalah sebagai berikut:

Kode Rekening Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri 113/2014

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pembiayaan Desa terdiri atas

kelompok: 1) Penerimaan Pembiayaan; dan 2) Pengeluaran Pembiayaan.

Kelompok Penerimaan Pembiayaan terdiri atas jenis: 1) Sisa lebih perhitungan

anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; 2) Pencairan Dana Cadangan; dan 3) Hasil

penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

Kelompok Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari jenis: 1) Pembentukan Dana

Cadangan; dan 2) Penyertaan Modal Desa.

Untuk tingkat Objek Pembiayaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati/Walikota. Ilustrasi Kode Rekening lebih lengkap hingga ke level objek dapat

dilihat pada lampiran Juklak Bimkon ini.

Gambaran Kode Rekening Pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

Kode Rekening

Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam

sistem yang dijabarkan dalam Kode Rekening atau Chart of Accounts. Kode

Rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di

dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaaan, penatusahaan hingga

pelaporan. Kode rekening merupakan alat untuk mensinkronkan proses

perencanaan hingga pelaporan. Diharapkan dengan adanya Kode Rekening,

kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses

perencanaan dan penganggaran akan dapat dapat terpenuhi.

Mengingat pentingnya peran kode rekening tersebut maka diperlukan standarisasi

kode rekening sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya

khususnya di wilayah suatu kabupaten/kota. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

maka kode rekening disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara

efektif.

Tujuan pembakuan Kode rekening adalah mengakomodasi proses manajemen

keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh:

• Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukansecara proporsional, transparan dan profesional;
• Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel; danLaporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran,
• Pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam LaporanKeuangan.

Permendagri 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 8 telah

mengklasifikasikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai tingkat jenis.

Namun untuk kepentingan pengendalian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 43

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati/Walikota. Ilustrasi sebagaimana

tercantum dalam APB Desa untuk tingkat objek belanja (ditulis dalam tanda strip)

bersifat tidak mengikat, oleh karena itulah Pemerintah Kabupaten/Kota mengatur

lebih lanjut objek belanja tersebut (bahkan hingga Rincian Objek Belanja jika

diperlukan) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing.

Ruang lingkup dalam Kode Rekening ini terbatas pada Kode Rekening

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Kode Rekening belum mencakup untuk

Aset, Kewajiban dan Ekuitas sebagaimana termaktub dalam Laporan Kekayaan

Milik Desa, dikarenakan aturan untuk pengelolaan Kekayaan Milik Desa belum

terbit.

Kode Rekening disajikan dengan menggunakan istilah level akun. Level akun yang

dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

Level 1 : Kode Akun

Level 2 : Kode Kelompok

Level 3 : Kode Jenis

Level 4 : Kode Objek => Bersifat tambahan (diatur dalam Perkada)

Kode Rekening Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Permendagri 113/2014

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. Pendapatan Desa terdiri atas

kelompok: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa); 2) Transfer; dan 3) Pendapatan

Lain-Lain.

Kelompok PADesa terdiri atas jenis: 1) Hasil usaha; 2) Hasil aset; 3) Swadaya,

partisipasi dan Gotong royong; dan 4) Lain-lain pendapatan asli desa.

Kelompok Transfer terdiri dari jenis: 1) Dana Desa; 2) Bagian dari Hasil Pajak

Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah; 3) Alokasi Dana Desa (ADD); 4)

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan 5) Bantuan Keuangan APBD

Kabupaten/Kota.

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Asli Desa terdiri dari jenis: 1) Hibah dan

Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan 2) Lain-lain pendapatan

Desa yang sah.

Untuk tingkat Objek Pendapatan diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati/Walikota. Ilustrasi Kode Rekening lebih lengkap hingga ke level objek dapat

dilihat pada lampiran Juklak Bimkon ini.

Gambaran Kode Rekening Pendapatan adalah sebagai berikut:

Baca Kode Rekening Belanja Desa