Yang dimaksud politik etis dan jelaskan

Yang dimaksud politik etis dan jelaskan

Penulis: Yuda Prinada

tirto.id – 23 Sep 2021 21:55 WIB

View non-AMP version at tirto.id

Politik Etis adalah politik “balas budi” yang mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional. Berikut ini tujuan, tokoh, isi, dan dampak Politik Etis.

tirto.id – Politik Etis adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kolonial Hindia Belanda sejak 17 September 1901. Politik Etis disebut pula sebagai Politik Balas Budi.

Politik Etis mengawali sejarah dimulainya era pergerakan nasional di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda. Politik Etis bermula dari kebijakan tanam paksa.

Advertising

Advertising

Tahun 1830, Johannes van den Bosch yang merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda kala itu, menetapkan kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel. Ketika aturan ini berlaku, masyarakat Indonesia dipaksa menanam komoditas ekspor demi kepentingan Belanda.

Akan tetapi, banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan cultuurstelsel ini. Dampak yang ditimbulkan amat sangat menyengsarakan rakyat.

Tujuan dan Tokoh Politik Etis

Mulai muncul kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa, bahkan dari kalangan orang Belanda sendiri. Akibatnya, dikutip dari artikel bertajuk “Politik Etis Sebagai Awal Lahirnya Tokoh-tokoh Pergerakan Nasional” dalam website Kemendikbud, sistem tanam paksa akhirnya dihentikan pada 1863.

Baca juga:

Meskipun begitu, tanam paksa terlanjur menimbulkan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. Maka, beberapa aktivis dari Belanda seperti Pieter Brooshooft dan C. Th. van Deventer memprakarsai digagasnya Politik Etis sebagai bentuk balas budi kepada rakyat Indonesia.

Van Deventer pertama kali mengungkapkan perihal Politik Etis melalui majalah De Gids pada 1899. Ternyata, desakan terkait ini diiterima oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sejak 17 September 1901, Politik Etis pun resmi diberlakukan.

Infografik SC Politik Etis Hindia Belanda. tirto.id/Sabit

Isi Politik Etis

Politik Etis berfokus kepada desentralisasi politik, kesejahteraan rakyat, dan efisiensi. Terkait isinya, terdapat tiga program utama, yakni irigasi, edukasi, dan emigrasi.

1. Irigasi

Dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat. Sarana dan prasarana untuk menyokong aktivitas pertanian serta perkebunan diberikan, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, jalur transportasi pengangkut hasil tani, dan lainnya.

Baca Juga :   Topik yang dibahas dalam kutipan teks tanggapan tersebut adalah

Baca juga:

2. Edukasi

Melalui program edukasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan upaya mengurangi angka buta huruf masyarakat dilakukan. Selain itu, mulai dilaksanakan pengadaan sekolah-sekolah untuk rakyat.

Akan tetapi, berdasarkan penjelasan Suhartono dalam Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi 1908-1945 (2001:7), hanya laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan kolonial kala itu, sedangkan perempuan belajar di rumah.

Baca juga:

3. Emigrasi

Program emigrasi diterapkan dalam rangka meratakan kepadatan penduduk di Hindia Belanda atau Indonesia. Pada 1900 saja, Jawa dan Madura telah dihuni oleh 14 juta jiwa.

Melalui kebijakan yang aktif mulai 1901 ini, didirikan pemukiman-pemukiman baru di Sumatera yang disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah padat penduduk.

Baca juga:

Dampak Politik Balas Budi

Awalnya, kebijakan Politik Etis memang terlihat menguntungkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, dalam perjalanannya terjadi penyimpangan Politik Balas Budi yang dilakukan oleh orang-orang Belanda.

Dampak Negatif

Dalam program irigasi, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertaniannya.

Berikutnya, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niatan buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas SDM tinggi namun dengan upah rendah.

Program edukasi yang awalnya ditujukan untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan saja sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan.

Baca juga:

Dampak Positif

Meskipun terjadi penyelewengan yang menimbulkan dampak negatif, Politik Etis setidaknya juga menghadirkan beberapa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

Diterapkannya Politik Etis memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Boedi Oetomo, Sarekat Islam, Indische Partij, dan lain-lain.

Program edukasi yang diberikan dalam Politik Etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik.

Baca Juga :   pidato bahasa sunda dan artinya

Baca juga:

Nantinya, berbagai organisasi pergerakan ini berganti wujud menjadi partai politik yang memperjuangkan kesetaraan atau merintis upaya kemerdekaan bagi Indonesia.

Politik Etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Dunia Kedua.

Tahun 1945, giliran Jepang yang kalah di Perang Dunia Kedua sehingga membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.

Baca juga:

Baca juga artikel terkait POLITIK ETIS atau tulisan menarik lainnya Yuda Prinada

(tirto.id – prd/isw)

Penulis: Yuda Prinada Editor: Iswara N Raditya Kontributor: Yuda Prinada

© 2022 tirto.id – All Rights Reserved.

Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik etis? Pertanyaan tersebut merupakan rumusan masalah yang menjadi fokus utama pembahasan pada artikel kali ini. Kita sering mendengar istilah
politik etis
dan juga politik pintu terbuka. Apakah keduanya memiliki arti dan definisi yang sama? Tentu saja berbeda, pengertian politik etis dan politik pintu terbuka (open door policy) tidaklah sama.

Secara umum, pengertian politik etis bisa diartikan sebagai politik balas budi atau balas jasa sementara pengertian politik pintu terbuka adalah politik kolonial liberal, di mana pihak Belanda hanya mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Singkatnya, kebijakan politik etis berlangsung setelah adanya
sistem tanam paksa
dan politik pintu terbuka.

Kembali ke fokus utama mengenai kebijakan politik etis yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa pengertian politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial bertanggungjawab atas kesejahteraan moral bagi pribumi.

Pengertian politik etis sering diartikan sebagai politik balas budi atas apa yang telah diperbuat oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada masa sebelumnya, yakni mengenai kebijakan sistem tanam paksa. Kebijakan penanaman tanaman wajib yang harus dilakukan oleh para petani ini sangat menyengsarakan rakyat dan hanya menguntungkan Belanda.

Dari sisi ekonomi, kebijakan tanam paksa sangat menguntungkan Belanda, sementara rakyat menderita karena banyak penyimpangan yang dilakukan. Di tambah lagi ketersediaan bahan pangan seperti padi berkurang, sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Maka dari itu, banyak
tokoh yang menentang tanam paksa
dan menuntut dikeluarkannya kebijakan politik etis.

Baca Juga :   Cepat rambat gelombang transversal pada tali ditegangkan berbanding lurus dengan

Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat menganalisis bahwasanya kebijakan sistem tanam paksa merupakan
latar belakang politik etis. Lalu apa saja isi dari politik etis? Berikut ini ulasannya..

Setelah mengetahui pengertian politik etis, lalu kapan kebijakan ini dilakukan dan apa saja isinya? Politik etis atau kebijakan berdasarkan panggilan moral dan hutang budi ditegaskan dalam pidato Ratu Belanda pada tanggal 17 September 1901. Kebijakan yang ditujukan terhadap bumiputra di Hindia Belanda ini memuat 3 gagasan. Adapun
isi politik etis
antara lain :

  1. Irigasi
    : Pemerintah Belanda akan membangun dan memperbaiki irigasi (pengairan) dan bendungan untuk kegiatan pertanian yang dilakukan oleh rakyat.
  2. Imigrasi
    : Pemerintah Belanda mengajak penduduk untuk bertransmigrasi.
  3. Edukasi
    : Membangun dan memperluas bidang pendidikan dan pengajaran di seluruh Hindia Belanda.

Dari 3 isi politik etis yang sudah disebutkan diatas, apakah pelaksanaannya sesuai dengan apa yang digagas dan direncanakan sehingga benar-benar dapat mensejahterakan rakyat pribumi? Jika dianalisis secara luas,
pelaksanaan kebijakan politik etis
sebenarnya hanya untuk kepentingan Belanda, dan banyak diselewengkan.

Pelaksanaan politik etis banyak diselewengkan oleh pemerintah Belanda, contohnya seperti irigasi dan imigrasi. Pembangunan dan perawatan irigasi ternyata dalam pelaksanaannya untuk keperluan perkebunan milik Belanda. Sementara kebijakan imigrasi dilakukan untuk kepentingan kerja di perkebunan milik Belanda.

Kemudian dibidang edukasi atau pendidikan dalam pelaksanaannya cukup berperan dalam perluasan dan pengembangan dunia pendidikan serta pengajaran di Hindia Belanda sehingga memunculkan beberapa tokoh intelek yang nantinya berperan dalam
organisasi masa pergerakan nasional di Indonesia
.

Baca Juga :

  • Dampak Politik Etis
  • Tujuan Politik Etis
  • Dampak Tanam Paksa

Demikian pembahasan mengenaiPengertian Politik Etis Beserta Isi dan Pelaksanaannya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi pembaca semua, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan sejarah Indonesia. Baca juga artikel informatif san menarik lainnya.

Share ke teman kamu:

Tags
:

Yang dimaksud politik etis dan jelaskan

Posted by: pskji.org