Penyimpangan terhadap peraturan tersebut disebabkan

Penyimpangan terhadap peraturan tersebut disebabkan

Peraturan pokok Sistem Tanam Paksa dalam prakteknya banyak mengalami penyimpangan peraturan yang tidak menyimpang hanyalah terdapat pada… .

A. jumlah tanah yang dipergunakan

B. jumlah tenaga kerja dan waktu yang dipergunakan

C. penyerahan kelebihan hasil panen

D. tanggung jawab kesalahan dalam penanaman

E. jenis tanam yang ditanam

Pembahasan

Kebijakan tanam paksa yang dicetuskan oleh Van den Bosch secara aturan bagus, akan tetapi dikarenakan tujuan memperoleh pendapatan sebanyak mungkin dalam waktu singkat, mengakibatkan banyak terjadi penyimpangan.

Penyimpangan tanam paksa antara lain:

  1. Tidak ada persetujuan dengan penduduk mengenai penyediaan tanah yang akan ditanami tanaman ekspor,
  2. Tanah yang disediakan lebih dari seperlima tanah petani,
  3. Lahan yang ditanami tanaman ekspor tidak dibebaskan dari pajak,
  4. Pekerjaan untuk menanam tanaman perdagangan melebihi dari pekerjaan dalam menanam padi.
  5. Jika hasil tanaman melebihi pajak tanah yang harus dibayar maka selisihnya tidak diberikan kepada petani.
  6. Panen tanaman yang gagal bukan akibat dari tindakan petani, maka kerugian yang menanggung tetap petani

Dalam sistem ini pungutan dari rakyat tidak berupa uang tetapi berupa hasil tanaman yang dapat diekspor, seperti kopi,tebu, kina, cengkeh, pala dll.

Baca juga:

Kebijakan tanam paksa

Aturan aturan tanam paksa

Penghapusan tanam paksa

Jadi

Peraturan pokok Sistem Tanam Paksa dalam prakteknya banyak mengalami penyimpangan peraturan yang tidak menyimpang hanyalah terdapat pada… . E. jenis tanam yang ditanam

Untuk materi lebih lengkap tentang SISTEM TANAM PAKSA DI INDONESIA silahkan kunjungi link youtube berikut ini. Kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, like dan share.. Terimakasih

Mari berlomba lomba dalam kebaikan. Semoga isi dari blog ini membawa manfaat bagi para pengunjung blog. Terimakasih

Mengapa dalam pelaksanaan sistem tanam paksa terjadi penyimpangan!

Terjadi penyimpangan dalam sistem tanam paksa disebabkan oleh adanya peraturan cultuur procenten (persentase dari hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan). Hal ini mengakibatkan para pamong praja selaku penyelenggara tanam paksa selalu menindas rakyat untuk mengejar cultuur procenten. Besarnya upah bergantung dari persentase hasil tanaman yang dapat dikumpulkan dan diserahkan. Semakin banyak hasil yang dikumpulkan dan diserahkan, semakin besar pula persentase yang mereka dapatkan. Akibatnya, mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan persentase yang besar. Cara-cara kotor inilah yang menjadi penyebab penyimpangan pelaksanaan tanam paksa di Indonesia.

Baca Juga :   Sebutkan gerakan pemuda yang tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia


————#————

Jangan lupa komentar & sarannya

Email:

Suara.com –
Sejarah tanam paksa pada masa penjajahan Belanda menjadi salah satu luka mendalam bagi rakyat Indonesia. Pasalnya, banyak rakyat sengsara bahkan kehilangan nyawa. Lalu apa sebenarnya sistem tanam paksa? Mengapa aturannya begitu menyengsarakan rakyat?

Sistem tanam paksa disebut juga Cultuurstelsel. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes van den Bosch. Sejarah tanam paksa dimulai pada tahun 1830.

Tanam paksa adalah aturan yang mewajibkan setiap desa agar meluangkan 20 persen tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, seperti kopi, tebu dan teh.  Cultuurstelsel sebenarnya hanya mewajibkan rakyat khususnya di Jawa untuk menanam komoditas ekspor yang laku dijual di Eropa.

Namun, rakyat pribumi menerjemahkannya sebagai tanam paksa karena pelaksanaannya dilakukan dengan pemaksaan. Cultuurstelsel kemudian dihentikan setelah mendapat berbagai kritik dengan diterbitkannya UU Agraria 1870 dan UU Gula 1870.

Baca Juga: Pakai Cara Menyenangkan, Ini Tips Belajar Sejarah untuk Anak Usia Dini

Latar Belakang Tanam Paksa

Aturan Cultuurstelsel dikeluarkan lantaran kondisi kolonial Belanda yang sedang terjepit dan mengalami berbagai peristiwa. Berikut sejumlah hal yang melatarbelakangi tanam paksa.

  1. Belanda kehabisan dana saat bergabung  peperangan di masa kejayaan Napoleon Bonaparte di Eropa.
  2. Terjadinya Perang Kemerdekaan Belgia dan berakhir dengan berpisahnya Belgia dari Belanda pada 1830.
  3. Belanda mengeluarkan dana sekitar 20 juta gulden untuk menghadapi Perang Diponegoro (1825-1830).
  4. Kas negara Belanda yang kosong dan utang yang ditanggung Belanda cukup banyak.
  5. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak begitu menghasilkan.
  6. Belanda gagal menerapkan gagasan liberal (1816-1830), yakni dalam  mengeksploitasi tanah jajahan agar memberikan keuntungan yang besar bagi negeri induk (Belanda).
Baca Juga :   Bagaimana proses efek rumah kaca tersebut

Peraturan Tanam Paksa

Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia IV (2008) karya Marwati Djoened dan Nugroho, ada sejumlah ketentuan pokok sistem tanam paksa tertera dalam Stadsblad (lembaran negara) tahun 1834 No 22. Ketentuan dalam tanam paksa meliputi:

  1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk supaya mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa.
  2. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa.
  3. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi.
  4. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah.
  5. Hasil dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihannya dikembalikan kepada rakyat.
  6. Kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung jawab pemerintah
  7. Pelaksanaan Cultuurstelsel diserahkan kepada pemimpin pribumi. Sementara pemerintah Belanda hanya jadi pengawas.

Penyimpangan Tanam Paksa

Baca Juga: Sejarah Bendung Argoguruh di Pesawaran, Peninggalan Zaman Belanda

Namun, aturan yang ditetapkan kolonial memiliki banyak penyimpangan dalam pelaksanaannya. Penyimpangan tersebut jauh dari aturan asli dan sangat menyengsarakan rakyat.

Jakarta

Sistem tanam paksa
atau Cultuurstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch pada tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya sekitar dua puluh persen untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu dan tarum. Tujuan dari sistem tanam paksa adalah untuk menutup defisit yang terjadi pada pemerintah Belanda dan digunakan untuk mengisi kas penjajah pada saat itu.

Dalam sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu. Tanaman ekspor tersebut nantinya dijual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial dan bagi warga yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah.

Baca Juga :   Which two functions are performed at the llc sublayer of the osi data link layer?

Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke mancanegara. Sistem ini membawa keuntungan yang sangat besar untuk pihak Belanda. Dari keuntungan ini, hutang Belanda dapat dilunasi dan semua masalah keuangan bisa diatasi. Sebab, kas pemerintah Belanda mengalami kerugian setelah Perang Jawa tahun 1830. Sistem ini pun berhasil dan pemerintah Belanda meraup keuntungan yang amat besar.

Namun, lain daripada Belanda, justru rakyat Indonesia menderita dan mendapat kerugian besar. Pelaksanaan sistem tanam paksa membuat para petani sangat menderita kala itu karena alih-alih mereka berfokus menanam padi untuk makan sendiri, mereka malah harus menanam tanaman ekspor yang akan diserahkan ke pemerintah kolonial.

Meskipun peraturan tanam paksa jelas memberatkan para petani dan penduduk, namun kenyataan di lapangan, penderitaan yang dialami jauh lebih besar dan berkepanjangan karena dicekik kemiskinan dan ketidaktentuan penghasilan ke depannya.

Berdasar pada Modul Sejarah Indonesia Kelas X yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
sistem tanam paksa
telah merendahkan harkat dan martabat Bangsa Indonesia, di rendahkan sampai menjadi alat bangsa Asing untuk mengisi kasnya. Keadaan rakyat sudah tentu kacau, sawah dikurangi untuk keperluan tanam paksa, rakyat dipaksa bekerja dimana-mana, kadang-kadang harus bekerja di kebun yang letaknya jauh sampai 45 kilometer dari desanya.

Hingga sedemikian menderita nasib rakyat Indonesia yang dijajah Belanda. Akibat program Belanda yang ingin menambah kas keuangan mereka, rakyat Indonesia menjadi sengsara, kelaparan merajalela, bahkan sampai menimbulkan kelaparan yang berujung kematian.

Keadaan ini menimbulkan reaksi yang keras sampai di negeri Belanda. Mereka berpendapat bahwa
sistem tanam paksa
dihapuskan dan diganti keikutsertaan pihak swasta dari Belanda untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Sistem tanam paksa kemudian secara berangsur-angsur dihapuskan tahun 1861, 1866, 1890, dan 1916.

Nah, itulah akibat yang terjadi pada rakyat Indonesia dalam penerapan sistem tanam paksa pada tahun 1830an itu. Semoga menambah pengetahuanmu, ya detikers.

Simak Video “Gegara Omicron Belanda Lockdown Lagi

(row/row)

Penyimpangan terhadap peraturan tersebut disebabkan

Posted by: pskji.org