Ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh

Ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh

KATEGORI: DISINFORMASI

Penjelasan :

Beredar di media sosial mengenai isu pergantian ketua MK. Pergantian tersebut dilakukan ketika kasus yang ditangani MK saat ini, yaitu gugatan paslon 02 ke MK belum diselesaikan. Status media sosial tersebut turut menyalahkan Jokowi yang dianggap berlaku curang. Status ini juga melampirkan artikel berita berjudul “Akan Diganti, Ketua MK Arief Hidayat Minta Maaf” sebagai bukti dari status tersebut.

Adapun berita yang dirilis Merahputih.com tersebut adalah berita pada bulan April 2018 lalu, jauh sebelum Pilpres 2019 maupun situasi pasca Pilpres 2019. Arief Hidayat sendiri merupakan mantan ketua MK periode 2015-2017 dan 2017-2019. Arief tidak memiliki hak dipilih kembali sebagai ketua MK sesuai dengan Pasal 4 Ayat 3a UU MK dan Pasal 2 Ayat 6 PMK Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua MK. Saat ini sendiri, yang menjabat sebagai ketua MK periode 2018-2020 adalah Anwar Usman melalui pemungutan suara oleh sembilan hakim konstitusi. Dalam periode kepemimpinannya di MK jugalah Anwar menerima pendaftaran sengketa dari pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Link Counter :

https://www.cnbcindonesia.com/news/20190524173846-4-74988/prabowo-daftar-gugatan-nanti-malam-ketua-mk-jamin-independen

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/02/13504891/permohonan-maaf-arief-hidayat-setelah-tak-jabat-ketua-mk

https://merahputih.com/post/read/akan-diganti-ketua-mk-arief-hidayat-minta-maaf

https://nasional.kompas.com/read/2018/04/02/12383111/terpilih-jadi-ketua-mk-ini-profil-anwar-usman?page=all

SELURUH HAKIM AGUNG MEMILIKI HAK UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH MENJADI KETUA MAHKAMAH AGUNG

Jakarta – Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 pada Senin, 6 April 2020 di ruang Kusumah Atmadja.

Pemilihan yang mematuhi Protokol Pencegahan Covid-19 ini diikuti oleh seluruh hakim agung yang saat ini berjumlah 47 orang.

Dari daftar hadir yang dikumpulkan oleh Panitia Pemilihan, terlihat bahwa jumlah Hakim Agung yang hadir adalah 47 orang. Hal itu menandakan bahwa tidak ada satu Hakim Agung pun absent dalam pemilihan hari ini. Dan berdasarkan UU No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 5 Tahun 2004, dan terakhir UU RI No 3 Tahun 2009 yang menetapkan bahwa Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung, seluruh Hakim Agung memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Namun, ketika proses pemilihan akan dimulai, Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali menyampaikan bahwa terhitung tanggal 1 Mei 2020 memasuki usia pensiun, maka Hatta Ali tidak menggunakan hak pilihnya. Meskipun begitu Hatta Ali menegaskan tetap mendukung proses pemilihan dan mendukung siapapun yang akan terpilih nantinya. Dengan kondisi ini, maka jumlah pemilih adalah 46 orang.

Dari hasil perhitungan suara, terdapat enam nama hakim agung yang mendapatkan suara.

  1. Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH  mendapatkan 22 suara
  2. Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH mendapatkan 14   suara
  3. Dr. H. Sunarto, SH., MH, mendapatkan 5 suara
  4. Dr. Amran Suadi, mendapatkan 1 suara
  5. Prof. Dr. Supandi, SH., M.Hum, mendapatkan  1 suara
  6. Dr. H. Suhadi, SH., MH  mendapatkan 1 suara

Selain itu terdapat dua surat suara tidak sah, sehingga jumlah keseluruhan adalah 46 suara. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa jumlah yang ada belum memenuhi kuorum, sehingga Hatta Ali memutuskan dilakukan pemilihan putaran kedua, dengan dua calon yang mendapat suara terbanyak yaitu Hakim Agung M. Syarifuddin dan Hakim Agung Andi Samsan Nganro. (azh/RS)


Oleh:

Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Polisi berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019).

Bisnis.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengabulkan sebagian permohonan dari tiga hakim pengadilan pajak soal kewenangan Menteri Keuangan terkait pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak.

Dalam pembacaan amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman mengatakan bahwa pengangkatan ketua dan wakil ketua oleh presiden yang didasarkan oleh usulan menteri keuangan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hakim konstitusi menilai pengangkatan ketua dan wakil ketua pengadilan pajak sebelum diangkat presiden seharusnya dipilih terlebih dahulu oleh para hakim kemudian diusulkan oleh Menteri Keuangan atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga :

Gugatan UU KPK : Tiga Versi Cerita dari Elemen KPK

“Ketua dan Wakil Ketua diangkat oleh Presiden yang dipilih dari dan oleh para Hakim yang selanjutnya diusulkan melalui Menteri dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung untuk 1 kali masa jabatan selama 5 tahun,” demikian kata Anwar saat membacakan amar putusan, Senin (28/9/2020).

Adapun permohonan uji materi terkait Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No.14/2002 tentang Pengadilan Pajak diajukan oleh tiga hakim pengadilan pajak. Ketiga hakim ini adalah Haposan Lumban Gaol, Triyono Martanto, dan Redno Sri Rezeki.

Kendati menetapkan Pasal 8 ayat 2 UU Pengadilan Pajak konstitusional bersyarat, majelis hakim konstitusi menolak uji materi ketiga hakim tersebut terkait Pasal 5 ayat 2 UU Pengadilan Pajak.

Seperti diketahui, pasal tersebut menjelaskan tentang kewenangan kementerian keuangan dalam melakukan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan berada di pengadilan pajak.

Pasal ini menegaskan bahwa meski ada dualisme dalam pengelolaan pengadilan pajak, seharusnya batasan itu tidak boleh memengaruhi independensi hakim yang memeriksa dan memutus sengketa.

“Menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima,” tegasnya.

Dalam catatan Bisnis, uji materi kedua pasal tersebut kerap diajukan ke MK. Inti uji materi tersebut ingin menegaskan bahwa pengadilan pajak yang merupakan bagian dari ranah yudikatif, seharusnya berada di bawah Mahkamah Agung bukan di Kemenkeu yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor: Annisa Sulistyo Rini

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR
3
TAHUN
2009…. .
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985

TENTANG MAHKAMAH AGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

:

a.

bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

b.

bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan  huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Mengingat

:

1.

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24A, Pasal 24B, dan
Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

3.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG
MAHKAMAH AGUNG.

Baca Juga :   Sebutkan hal hal apa saja yang harus diperhatikan dalam menyusun pola penyerangan pada permainan bola voli *?

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359), diubah sebagai berikut:


1.




Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Pasal 6B


(1)




Calon hakim agung berasal dari hakim karier.


(2)




Selain calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon
hakim agung juga berasal dari nonkarier.



2.




Ketentuan


Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, calon hakim agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6B harus memenuhi syarat:


a.




hakim karier:


1.




warga negara Indonesia;


2.




bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;


3.




berijazah magister di bidang hukum
dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;




4.




berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun;


5.




mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;


6.




berpengalaman paling sedikit 20 (dua puluh) tahun menjadi hakim, termasuk paling sedikit 3 (tiga) tahun menjadi hakim tinggi; dan


7.




tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.




b.




nonkarier:


1.




memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, angka 2, angka 4, dan
angka 5;


2.




berpengalaman dalam profesi hukum dan/atau akademisi hukum paling sedikit 20 (dua puluh) tahun;


3.




berijazah doktor dan magister di bidang hukum dengan dasar sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan


4.




tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana  yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.


3.




Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal

8


(1)




Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.


(2)




Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.


(3)




Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.



(4)




Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan  Perwakilan Rakyat.


(5)




Pengajuan calon hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sidang
terhitung sejak tanggal nama calon disetujui dalam Rapat Paripurna.


(6)




Presiden menetapkan hakim agung dari nama calon yang diajukan  oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.


(7)




Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung dan ditetapkan oleh Presiden.






(8)




Ketua Muda Mahkamah Agung ditetapkan oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung.


(9)




Keputusan Presiden mengenai penetapan Ketua, Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengajuan nama calon diterima Presiden.


4.




Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9


(1)




Sebelum


memangku jabatannya, Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya yang berbunyi sebagai berikut:









Sumpah Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.








Janji


Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi

kewajiban

Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan

menjalankan

segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.


(2)




Pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan Presiden.


(3)




Sebelum memangku jabatannya, hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung diambil sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut:

Baca Juga :   Modus dari data pada tabel distribusi frekuensi berikut adalah 21-25







Sumpah hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung:

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.







Janji hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim agung atau Ketua Muda Mahkamah Agung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.


(4)




Pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung.


5.




Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

:

Pasal 11

Ketua, Wakil

Ketua
, Ketua Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena:


a.




meninggal dunia;


b.




telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;



c.




atas permintaan sendiri secara tertulis;


d.




sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau


e.




ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.


6.




Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A


(1)




Hakim agung hanya dapat diberhentikan tidak dengan hormat dalam masa jabatannya apabila:


a.




dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;


b.




melakukan perbuatan tercela;


c.




melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama
3 (tiga) bulan;


d.




melanggar sumpah atau janji jabatan;


e.




melanggar  larangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 10;


atau


f.




melanggar kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.








(2)




Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden.


(3)




Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial.


(4)




Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e diajukan oleh Mahkamah Agung.


(5)




Usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diajukan oleh Komisi Yudisial.


(6)




Sebelum Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), hakim agung mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.


(7)




Majelis Kehormatan Hakim dibentuk oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian.



(8)




Keanggotaan Majelis Kehormatan Hakim terdiri atas:


a.




3 (tiga) orang hakim agung; dan


b.




4 (empat) orang anggota Komisi Yudisial.


(9)




Majelis Kehormatan Hakim melakukan pemeriksaan usul pemberhentian paling lama 14 (empat belas)
hari kerja terhitung sejak tanggal pembentukan Majelis Kehormatan Hakim.


(10)




Dalam hal pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditolak, Majelis Kehormatan Hakim
menyampaikan keputusan usul pemberhentian kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemeriksaan selesai.


(11)




Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada Presiden paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan usul pemberhentian dari Majelis Kehormatan Hakim.


(12)




Keputusan Presiden mengenai pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (11) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya usul pemberhentian dari Ketua Mahkamah Agung.


(13)




Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, tata kerja, dan tata cara pengambilan keputusan Majelis Kehormatan Hakim diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.


7.




Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal

12


(1)




Dalam hal Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, tidak dengan sendirinya berhenti dari jabatan sebagai hakim agung.


(2)




Dalam hal hakim agung yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A menduduki jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, atau Ketua Muda Mahkamah Agung, dengan sendirinya berhenti dari jabatan sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Muda Mahkamah Agung.


8.




Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal

13

Hakim agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A dan Pasal 12 ayat (2) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung.


9.




Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20


(1)




Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:


a.




warga negara Indonesia;


b.




bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;


c.




berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum; dan



d.




berpengalaman
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai ketua atau wakil ketua pengadilan tingkat
banding.


(2)




Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:


a.




sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan


b.




berpengalaman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebagai hakim tinggi.


(3)




Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti Mahkamah Agung, seorang calon harus memenuhi syarat:


a.




sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c; dan


b.




berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama.


10.




Pasal 31 ayat (5) di hapus.


11.




Ketentuan Pasal 31A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A


(1)




Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang
diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

Baca Juga :   Kalimat ringkasan berupa keunggulan novel yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah


(2)




Permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:


a.




perorangan warga negara Indonesia;


b.




kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau


c.




badan hukum publik atau badan hukum privat.


(3)




Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:


a.




nama dan alamat pemohon;


b.




uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:


1.




materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau


2.




pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan


c.




hal-hal yang diminta untuk diputus.


(4)




Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.


(5)




Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.


(6)




Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.


(7)





Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian
dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.


(8)




Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.


(9)




Dalam hal peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.


(10)




Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.


12.




Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal

32


(1)




Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.


(2)




Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan.



(3)




Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya.


(4)




Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya.


(5)




Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.


13.




Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal

32A


(1)




Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung.


(2)




Pengawasan eksternal atas perilaku hakim
agung
dilakukan oleh Komisi Yudisial.







(3)




Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim.


(4)




Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung.

Pasal

32B

Mahkamah Agung harus memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai:


a.




putusan Mahkamah Agung; dan/atau


b.




biaya dalam proses pengadilan.


14.




Pasal 38 dihapus.



15.




Ketentuan Pasal 80C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80C

Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.


16.




Di antara ketentuan Pasal 80C dan Pasal 81 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 80D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80D

Sebelum kode etik dan pedoman perilaku hakim dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.


17.




Ketentuan Pasal 81A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81A


(1)




Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.


(2)





Dalam
mata anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara.


(3)




Untuk penyelesaian perkara perdata dan perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara.


(4)




Biaya kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(5)




Mahkamah Agung berwenang
menetapkan dan
membebankan biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).


(6)




Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas anggaran dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


18.




Di antara Pasal 81A dan Pasal 82 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 81B dan Pasal 81C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81B

Kode etik dan pedoman perilaku hakim harus sudah ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 81C

Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 12 Januari 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,





ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan

Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

Ketua dan wakil ketua mahkamah konstitusi dipilih dari dan oleh

Posted by: pskji.org